Pemerintah Diminta Lakukan Kajian Mendalam Sebelum Terapkan Zero ODOL
Rabu, 16 Juli 2025 - 11:58 WIB
loading...
A
A
A
Irham menyampaikan semua sopir truk logistik pasti sepakat Zero ODOL itu adalah kondisi yang sangat ideal dan menguntung mereka. “Tapi, pertanyaannya adalah, kenapa gelombang penolakan itu sedemikian masifnya dilakukan para sopir ini terkait kebijakan tersebut,” ucapnya.
Irham menilai, para sopir itu bukan pegawai yang menerima upah berdasarkan gaji bulanan. Lebih dari 90% penghasilan para sopir itu berdasarkan pesanan dari pemilik barang atau based on order. Sementara, umumnya para pemilik barang itu jarang yang mau menggunakan mereka jika truknya tidak ODOL karena ingin efisiensi biaya transportasi.
“Jadi, jika dilarang beroperasi, mereka nggak ada pemasukan. Itulah alasannya kenapa terjadi gelombang penolakan dari para sopir terhadap wacana Zero ODOL yang sedemikian masif. Mereka mau capek-capek mengorbankan apapun yang tersisa yang mereka miliki untuk melakukan aksi penolakan Zero ODOL ini,” kata Irham.
Irham menambahkan alasan lain yang menyebabkan penolakan para sopir truk logistik terhadap wacana Zero ODOL ini adalah karena adanya ketidakadilan persoalan struktural. Meski demikian, Irham mengapresiasi keinginan pemerintah melakukan koreksi dengan mengubah kebijakan atau Undang-Undang serta peraturan di bawahnya untuk mewujudkan kebijakan Zero ODOL.
“Yang jadi masalah adalah kebijakan-kebijakan yang sedang dipersiapkan di pemerintahan itu berpotensi pula secara struktural akan menekan masyarakat lapisan yang paling bawah ini,” tuturnya.
Irham menegaskan para sopir truk logistik ini nyaris tidak pernah disentuh oleh negara. Selain itu, para sopir logistik itu juga tidak mengalami upgrading skill dari pemerintah. Mereka semuanya berjalan sendiri seperti tidak punya negara.
“Yang terkena pertama kali terdampak Zero ODOL adalah masyarakat yang berada di lapisan paling bawah atau rakyat ultra mikro dengan pendapatan di bawah Rp1 juta per bulan. Hal ini disebabkan Zero ODOL ini akan menimbulkan lonjakan-lonjakan kenaikan harga barang dan jasa. Jadi, siap nggak pemerintah untuk menanggung ini,” ucapnya.
Irham menilai, para sopir itu bukan pegawai yang menerima upah berdasarkan gaji bulanan. Lebih dari 90% penghasilan para sopir itu berdasarkan pesanan dari pemilik barang atau based on order. Sementara, umumnya para pemilik barang itu jarang yang mau menggunakan mereka jika truknya tidak ODOL karena ingin efisiensi biaya transportasi.
“Jadi, jika dilarang beroperasi, mereka nggak ada pemasukan. Itulah alasannya kenapa terjadi gelombang penolakan dari para sopir terhadap wacana Zero ODOL yang sedemikian masif. Mereka mau capek-capek mengorbankan apapun yang tersisa yang mereka miliki untuk melakukan aksi penolakan Zero ODOL ini,” kata Irham.
Irham menambahkan alasan lain yang menyebabkan penolakan para sopir truk logistik terhadap wacana Zero ODOL ini adalah karena adanya ketidakadilan persoalan struktural. Meski demikian, Irham mengapresiasi keinginan pemerintah melakukan koreksi dengan mengubah kebijakan atau Undang-Undang serta peraturan di bawahnya untuk mewujudkan kebijakan Zero ODOL.
“Yang jadi masalah adalah kebijakan-kebijakan yang sedang dipersiapkan di pemerintahan itu berpotensi pula secara struktural akan menekan masyarakat lapisan yang paling bawah ini,” tuturnya.
Irham menegaskan para sopir truk logistik ini nyaris tidak pernah disentuh oleh negara. Selain itu, para sopir logistik itu juga tidak mengalami upgrading skill dari pemerintah. Mereka semuanya berjalan sendiri seperti tidak punya negara.
“Yang terkena pertama kali terdampak Zero ODOL adalah masyarakat yang berada di lapisan paling bawah atau rakyat ultra mikro dengan pendapatan di bawah Rp1 juta per bulan. Hal ini disebabkan Zero ODOL ini akan menimbulkan lonjakan-lonjakan kenaikan harga barang dan jasa. Jadi, siap nggak pemerintah untuk menanggung ini,” ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
