Pemerintah Diminta Lakukan Kajian Mendalam Sebelum Terapkan Zero ODOL

JAKARTA - Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) berharap pemerintah melakukan kajian mendalam sebelum menerapkan kebijakan Zero Over Dimension Overloading ( ODOL ). Organisasi buruh yang didirikan Nahdlatul Ulama (NU) ini menilai, dampak akibat kebijakan ini adalah masyarakat kecil.

Hal itu disampaikan Presiden K-Sarbumusi NU Irham Ali Saifuddin dalam acara diskusi Forum Keramat yang mengangkat tema “Zero ODOL Policy: Siapa yang Diuntungkan?” yang diselenggarakan di Gedung PBNU, Jakarta Pusat baru-baru ini.

Untuk itu, mewakili para supir logistik, Irham mengingatkan pemerintah agar mempersiapkan data atau rencana teknokratik plan atau pendekatan ilmiah dan analisis mendalam terlebih dulu sebelum menerapkan kebijakan Zero ODOL.

Baca juga: Monster Jalanan Pencabut Nyawa: Negara Rugi Rp40 Triliun, AHY Umumkan Perang Lawan Truk ODOL

“Biarkan saja dulu apa yang sudah berjalan saat ini sembari memperbaiki apa yang bisa diperbaiki. Kita harus menggunakan pendekatan just transition atau transisi berkeadilan dan inklusif bagi semua pihak yang terlibat. Artinya, tidak lantas memukul, mematikan satu pihak ketika ini sudah kita jalankan. Sementara, pada sisi lain kita sebenarnya nggak siap menjalankannya,” ujarnya, Rabu (16/7/2025).

Jadi, harus ada solusi terhadap dampak yang dimunculkan Zero ODOL itu nantinya. Artinya, pemerintah harus menyiapkan atau memperbaiki dulu sistem transportasi yang ada saat ini. Begitu juga dari kesiapan masyarakatnya.

Baca juga: Kapolri Tunjuk 4 Dirlantas Baru pada Juni 2025, Ini Nama-namanya

Irham menyebut hal pertama yang harus dilakukan pemerintah sebelum menerapkan Zero ODOL ini adalah self-reflection terhadap apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Termasuk misalnya, apakah pembangunan infrastruktur jalanan itu sudah dilakukan dengan benar atau tidak.

“Sebab, kalau dilihat kondisi jalan tol kita saja masih banyak yang berlubang-lubang, bergelombang, dan segala macam. Apalagi di jalan-jalan yang non tol. Nah, ini menjadi tidak adil jika hanya menyalahkan truk-truk ODOL sebagai penyebabnya. Kalau kami melihatnya, justru jalan-jalan yang rusak itu menyebabkan kondisi kesehatan kendaraan itu cepat memburuk,” ucapnya.

Irham juga mempertanyakan sistem KIR atau pengujian berkala kendaraan bermotor di Kementerian Perhubungan (Kemenhub), apakah sudah dijalankan dengan benar atau tidak. Termasuk kajian makro ekonominya juga harus dilakukan kajian secara mendalam.

Sampai sekarang, pemerintah tidak memiliki Truck Identification System yaitu sistem yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mendata truk secara elektronik. “Truk di Indonesia itu berapa banyak sih totalnya? Itu harus benar-benar didata dari plate numbernya. Itu kan bisa diakses di sistem pemerintah kapan pun. Berapa persen, jenis apa, dan seterusnya,” tukasnya.



Kemudian, pemerintah juga harus memaintenance pasar logistik di Indonesia itu seperti apa demandnya, stoknya seperti apa, petanya di mana saja. “Nah, kalau kita sudah memiliki semua datanya, itu kan menjadi lebih enak untuk memutuskan pendekatan apa yang perlu diubah. Makanya truk identification system itu menjadi penting,” tandasnya.

Hal kedua yang tidak kalah penting sebelum menerapkan kebijakan Zero ODOL adalah pemerintah harus melakukan semacam truck order system. “Jadi, kalau di pasar kerja itu kan ada labor market system. Artinya, semua kebutuhan segala macam itu juga ke depan seharusnya perlahan-lahan. Sehingga kemudian, kalau semuanya terintegrasi, itu nanti akan menjadi big data,” tuturnya.

Kalau sudah menjadi big data, dia mengatakan itu bisa sampai ke machine learning bahkan dan generate. Bahkan, menurutnya, ketika ada status perubahan dari bulan ke bulan, pendekatan pemerintah bisa lebih presisi.

“Jadi, bukan perubahannya dengan mengatakan Zero ODOL ini seharusnya sudah dilakukan dua tahun yang lalu, dan baru dilakukan hari ini. Jika itu yang menjadi dasarnya, apapun kebijakannya tidak bisa change up dengan situasi lapangan,” ujarnya.

Irham menyampaikan semua sopir truk logistik pasti sepakat Zero ODOL itu adalah kondisi yang sangat ideal dan menguntung mereka. “Tapi, pertanyaannya adalah, kenapa gelombang penolakan itu sedemikian masifnya dilakukan para sopir ini terkait kebijakan tersebut,” ucapnya.

Irham menilai, para sopir itu bukan pegawai yang menerima upah berdasarkan gaji bulanan. Lebih dari 90% penghasilan para sopir itu berdasarkan pesanan dari pemilik barang atau based on order. Sementara, umumnya para pemilik barang itu jarang yang mau menggunakan mereka jika truknya tidak ODOL karena ingin efisiensi biaya transportasi.

“Jadi, jika dilarang beroperasi, mereka nggak ada pemasukan. Itulah alasannya kenapa terjadi gelombang penolakan dari para sopir terhadap wacana Zero ODOL yang sedemikian masif. Mereka mau capek-capek mengorbankan apapun yang tersisa yang mereka miliki untuk melakukan aksi penolakan Zero ODOL ini,” kata Irham.

Irham menambahkan alasan lain yang menyebabkan penolakan para sopir truk logistik terhadap wacana Zero ODOL ini adalah karena adanya ketidakadilan persoalan struktural. Meski demikian, Irham mengapresiasi keinginan pemerintah melakukan koreksi dengan mengubah kebijakan atau Undang-Undang serta peraturan di bawahnya untuk mewujudkan kebijakan Zero ODOL.

“Yang jadi masalah adalah kebijakan-kebijakan yang sedang dipersiapkan di pemerintahan itu berpotensi pula secara struktural akan menekan masyarakat lapisan yang paling bawah ini,” tuturnya.

Irham menegaskan para sopir truk logistik ini nyaris tidak pernah disentuh oleh negara. Selain itu, para sopir logistik itu juga tidak mengalami upgrading skill dari pemerintah. Mereka semuanya berjalan sendiri seperti tidak punya negara.

“Yang terkena pertama kali terdampak Zero ODOL adalah masyarakat yang berada di lapisan paling bawah atau rakyat ultra mikro dengan pendapatan di bawah Rp1 juta per bulan. Hal ini disebabkan Zero ODOL ini akan menimbulkan lonjakan-lonjakan kenaikan harga barang dan jasa. Jadi, siap nggak pemerintah untuk menanggung ini,” ucapnya.