Pemerintah Diminta Lakukan Kajian Mendalam Sebelum Terapkan Zero ODOL
Rabu, 16 Juli 2025 - 11:58 WIB
loading...
A
A
A
“Sebab, kalau dilihat kondisi jalan tol kita saja masih banyak yang berlubang-lubang, bergelombang, dan segala macam. Apalagi di jalan-jalan yang non tol. Nah, ini menjadi tidak adil jika hanya menyalahkan truk-truk ODOL sebagai penyebabnya. Kalau kami melihatnya, justru jalan-jalan yang rusak itu menyebabkan kondisi kesehatan kendaraan itu cepat memburuk,” ucapnya.
Irham juga mempertanyakan sistem KIR atau pengujian berkala kendaraan bermotor di Kementerian Perhubungan (Kemenhub), apakah sudah dijalankan dengan benar atau tidak. Termasuk kajian makro ekonominya juga harus dilakukan kajian secara mendalam.
Sampai sekarang, pemerintah tidak memiliki Truck Identification System yaitu sistem yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mendata truk secara elektronik. “Truk di Indonesia itu berapa banyak sih totalnya? Itu harus benar-benar didata dari plate numbernya. Itu kan bisa diakses di sistem pemerintah kapan pun. Berapa persen, jenis apa, dan seterusnya,” tukasnya.
Kemudian, pemerintah juga harus memaintenance pasar logistik di Indonesia itu seperti apa demandnya, stoknya seperti apa, petanya di mana saja. “Nah, kalau kita sudah memiliki semua datanya, itu kan menjadi lebih enak untuk memutuskan pendekatan apa yang perlu diubah. Makanya truk identification system itu menjadi penting,” tandasnya.
Hal kedua yang tidak kalah penting sebelum menerapkan kebijakan Zero ODOL adalah pemerintah harus melakukan semacam truck order system. “Jadi, kalau di pasar kerja itu kan ada labor market system. Artinya, semua kebutuhan segala macam itu juga ke depan seharusnya perlahan-lahan. Sehingga kemudian, kalau semuanya terintegrasi, itu nanti akan menjadi big data,” tuturnya.
Kalau sudah menjadi big data, dia mengatakan itu bisa sampai ke machine learning bahkan dan generate. Bahkan, menurutnya, ketika ada status perubahan dari bulan ke bulan, pendekatan pemerintah bisa lebih presisi.
“Jadi, bukan perubahannya dengan mengatakan Zero ODOL ini seharusnya sudah dilakukan dua tahun yang lalu, dan baru dilakukan hari ini. Jika itu yang menjadi dasarnya, apapun kebijakannya tidak bisa change up dengan situasi lapangan,” ujarnya.
Irham juga mempertanyakan sistem KIR atau pengujian berkala kendaraan bermotor di Kementerian Perhubungan (Kemenhub), apakah sudah dijalankan dengan benar atau tidak. Termasuk kajian makro ekonominya juga harus dilakukan kajian secara mendalam.
Sampai sekarang, pemerintah tidak memiliki Truck Identification System yaitu sistem yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mendata truk secara elektronik. “Truk di Indonesia itu berapa banyak sih totalnya? Itu harus benar-benar didata dari plate numbernya. Itu kan bisa diakses di sistem pemerintah kapan pun. Berapa persen, jenis apa, dan seterusnya,” tukasnya.
Kemudian, pemerintah juga harus memaintenance pasar logistik di Indonesia itu seperti apa demandnya, stoknya seperti apa, petanya di mana saja. “Nah, kalau kita sudah memiliki semua datanya, itu kan menjadi lebih enak untuk memutuskan pendekatan apa yang perlu diubah. Makanya truk identification system itu menjadi penting,” tandasnya.
Hal kedua yang tidak kalah penting sebelum menerapkan kebijakan Zero ODOL adalah pemerintah harus melakukan semacam truck order system. “Jadi, kalau di pasar kerja itu kan ada labor market system. Artinya, semua kebutuhan segala macam itu juga ke depan seharusnya perlahan-lahan. Sehingga kemudian, kalau semuanya terintegrasi, itu nanti akan menjadi big data,” tuturnya.
Kalau sudah menjadi big data, dia mengatakan itu bisa sampai ke machine learning bahkan dan generate. Bahkan, menurutnya, ketika ada status perubahan dari bulan ke bulan, pendekatan pemerintah bisa lebih presisi.
“Jadi, bukan perubahannya dengan mengatakan Zero ODOL ini seharusnya sudah dilakukan dua tahun yang lalu, dan baru dilakukan hari ini. Jika itu yang menjadi dasarnya, apapun kebijakannya tidak bisa change up dengan situasi lapangan,” ujarnya.
Lihat Juga :
