Anggota Legislatif Partai Perindo Mohamad Irfain Dorong Peningkatan PAD Parigi Moutong
Jum'at, 27 Juni 2025 - 20:51 WIB
loading...
A
A
A
“Perlu ada langkah konkret untuk mengefisienkan pengelolaan BUMD. Ini bukan sekadar mengaktifkan kembali, tetapi memastikan BUMD berjalan dengan model bisnis yang kuat,” ungkap Wakil Ketua DPD Partai Perindo Parigi Moutong ini.
Selain fokus pendapatan daerah, Fraksi Partai Perindo juga menyinggung pentingnya percepatan pelaksanaan program bantuan langsung pemerintah seperti distribusi LPG subsidi 3 kg, pengadaan seragam sekolah gratis, serta pelayanan kesehatan gratis agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Di akhir pandangannya, Irfain turut mengkritisi lemahnya identifikasi persoalan daerah oleh Pemda dalam penyusunan asumsi makro dan mikro. Hal ini berdampak pada tidak akuratnya rumusan kebijakan dan asumsi PAD yang berpengaruh terhadap perencanaan tahun berikutnya.
“Akibat lemahnya identifikasi persoalan dan asumsi, indikator peningkatan atau penurunan PAD sulit diukur pada tahun berikutnya,” kata Sarjana Hukum lulusan Universitas Tadulako, Kota Palu ini.
Irfain berharap Raperda pertanggung jawaban APBD 2024 dapat menjadi dasar kuat untuk menjawab tantangan fiskal ke depan dan mendukung visi-misi pembangunan daerah. “Kami harap APBD 2024 yang dibahas dalam Masa Sidang II ini benar-benar menjadi instrumen penggerak kemajuan daerah,” ucap putra daerah kelahiran 14 Agustus 1984 ini.
Selain fokus pendapatan daerah, Fraksi Partai Perindo juga menyinggung pentingnya percepatan pelaksanaan program bantuan langsung pemerintah seperti distribusi LPG subsidi 3 kg, pengadaan seragam sekolah gratis, serta pelayanan kesehatan gratis agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Di akhir pandangannya, Irfain turut mengkritisi lemahnya identifikasi persoalan daerah oleh Pemda dalam penyusunan asumsi makro dan mikro. Hal ini berdampak pada tidak akuratnya rumusan kebijakan dan asumsi PAD yang berpengaruh terhadap perencanaan tahun berikutnya.
“Akibat lemahnya identifikasi persoalan dan asumsi, indikator peningkatan atau penurunan PAD sulit diukur pada tahun berikutnya,” kata Sarjana Hukum lulusan Universitas Tadulako, Kota Palu ini.
Irfain berharap Raperda pertanggung jawaban APBD 2024 dapat menjadi dasar kuat untuk menjawab tantangan fiskal ke depan dan mendukung visi-misi pembangunan daerah. “Kami harap APBD 2024 yang dibahas dalam Masa Sidang II ini benar-benar menjadi instrumen penggerak kemajuan daerah,” ucap putra daerah kelahiran 14 Agustus 1984 ini.
(jon)
Lihat Juga :
