Dilema Pembukaan Bioskop pada Masa Pandemi Covid-19
Rabu, 09 September 2020 - 07:49 WIB
loading...
A
A
A
”Intinya kami ingin agar pemerintah daerah segera mengizinkan bioskop dibuka dan beroperasi kembali, kalau yang lain bisa, kenapa bioskop gak bisa?" kata Djonny. (Baca juga: Berat, ternyata Banyak Masalah yang Menghadang UMKM)
Kerugian akibat penutupan bioskop ini bukan hanya dirasakan pengusaha bioskop, tetapi juga produser film dan UMKM lainnya. Karena itu, Djonny meminta para pemangku kepentingan melibatkan GPBSI dalam mengambil keputusan kebijakan perizinan operasional bioskop.
“Ajak kami ikut bicara, karena kami melihat pemerintah ragu dalam mengambil keputusan," tambah Ketua GPBSI ini. Jika dihitung, paling tidak sejak Idul Fitri lalu sampai sekarang, ada ratusan judul film yang tidak bisa tayang di bioskop.
Tercatat sejak bioskop ditutup hingga Lebaran Idul Fitri lalu, 110 judul film tidak jadi beredar, film impor juga turut menyetop kirimannya. Akibatnya, kerugian yang dialami pengusaha bioskop selama pandemi sangat besar.
"Dampak penutupan bioskop ini hampir semua karyawan kelompok usaha 21/XXI dan CGV banyak yang di-PHK dan dirumahkan. Sementara bioskop tetap membutuhkan perawatan, sedangkan biaya perawatan proyektor digital sangat mahal, bisa di angka Rp80 juta-Rp100 juta," tutur Djonny.
Djonny menambahkan, tidak boleh ada diskriminasi dalam menentukan kebijakan. "Saat ini penerbangan, kereta api, stasiun, pasar, mal, angkutan umum diperbolehkan, mengapa bioskop yang secara infrastruktur jauh lebih aman belum boleh, ada apa ini?” ucap Djonny.
Dia menekankan, berdasarkan sebuah penelitian di beberapa negara yang membolehkan bioskop dibuka, seperti Jerman, Inggris, dan Singapura, persentase penularan di bioskop cuma 0,3%, relatif kecil.
Djonny Syafruddin menyatakan, pemilik film ingin melihat respons masyarakat, apakah pembukaan tempat hiburan itu mendapat respons positif atau malah sebaliknya. Sebab, bila di pusat kegiatan perekonomian saja sepi, kemungkinan besar daerah lain akan bernasib serupa.
Kerugian akibat penutupan bioskop ini bukan hanya dirasakan pengusaha bioskop, tetapi juga produser film dan UMKM lainnya. Karena itu, Djonny meminta para pemangku kepentingan melibatkan GPBSI dalam mengambil keputusan kebijakan perizinan operasional bioskop.
“Ajak kami ikut bicara, karena kami melihat pemerintah ragu dalam mengambil keputusan," tambah Ketua GPBSI ini. Jika dihitung, paling tidak sejak Idul Fitri lalu sampai sekarang, ada ratusan judul film yang tidak bisa tayang di bioskop.
Tercatat sejak bioskop ditutup hingga Lebaran Idul Fitri lalu, 110 judul film tidak jadi beredar, film impor juga turut menyetop kirimannya. Akibatnya, kerugian yang dialami pengusaha bioskop selama pandemi sangat besar.
"Dampak penutupan bioskop ini hampir semua karyawan kelompok usaha 21/XXI dan CGV banyak yang di-PHK dan dirumahkan. Sementara bioskop tetap membutuhkan perawatan, sedangkan biaya perawatan proyektor digital sangat mahal, bisa di angka Rp80 juta-Rp100 juta," tutur Djonny.
Djonny menambahkan, tidak boleh ada diskriminasi dalam menentukan kebijakan. "Saat ini penerbangan, kereta api, stasiun, pasar, mal, angkutan umum diperbolehkan, mengapa bioskop yang secara infrastruktur jauh lebih aman belum boleh, ada apa ini?” ucap Djonny.
Dia menekankan, berdasarkan sebuah penelitian di beberapa negara yang membolehkan bioskop dibuka, seperti Jerman, Inggris, dan Singapura, persentase penularan di bioskop cuma 0,3%, relatif kecil.
Djonny Syafruddin menyatakan, pemilik film ingin melihat respons masyarakat, apakah pembukaan tempat hiburan itu mendapat respons positif atau malah sebaliknya. Sebab, bila di pusat kegiatan perekonomian saja sepi, kemungkinan besar daerah lain akan bernasib serupa.
Lihat Juga :
