Program Indeks Desa Membangun, Efektif Cegah Karhutla di Kalbar

PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), H. Sutarmidji, menjadi narasumber webinar ‘Belajar Dari Kebakaran 20 Tahun Teakhir’ yang diselenggarakan oleh Lembaga Auriga, di Data Analityc Room Kantor Gubernur, Selasa (8/9/2020). Dalam webinar tersebut, Gubernur Kalbar memberikan saran untuk penanganan lahan gambut harus di evaluasi secara menyeluruh oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia serta Badan Restorasi Gambut (BRG) agar tidak terjadi karhutla setiap tahun.

“Saya melihat penanganan lahan gambut ini perlu dievaluasi secara total Kementerian LHK dan BRG, sebab kebakaran itu memang lebih banyak di lahan gambut tidak menutup kemungkinan juga di lahan-lahan mineral. Hanya masalah di lahan gambut terjadi kebakaran maka untuk memadamkannya agak sulit kecuali hujan saja yang bisa memadamkan, maka perlu penanganan pencegahan dan tata kelola secara baik,” ungkap Gubernur Kalbar, H. Sutarmidji, usai webinar.

Menurutnya, Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan salah satu program cukup baik dalam pencegahannya karhutla dan melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan. Ia pun mengungkapkan, bahwa dalam program IDM tersebut memiliki beberapa kategorikan penguatan.

“Di dalam IDM itu sudah ada beberapa kategori penguatan, seperti Indeks Kekuatan Ekonomi, Indeks Kekuatan Lingkungan, dan Indeks Kekuatan Sosial. Nah, tiga indeks ini jika bisa tangani dengan 54 indikator itu maka tidak ada lagi kebakaran lahan dan status desa mandiri yang memenuhi indeks itu maka desa tidak boleh ada kebakaran lahan serta bagaiamana pengelolaan desa secara mandiri,” tuturnya.

Berdasarkan hasil pantauan dan data yang diterima oleh Gubernur Kalbar, H. Sutarmidji, area karhutla yang terjadi beberapa waktu yang lalu, ditemukan area desa yang tertinggal dan desa sangat tertinggal di kawasan perkebunan sawit. Sehingga Pemerintah Provinsi Kalbar mendorong menaikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal menuju ke desa mandiri.

“Saya mendapatkan data bahwa sering terjadinya karhutla di desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dan 157 titik api yang terbakar kemarin itu berada di kawasan perkebunan, nah ini harus ditindak. Masyarakat jangan dikejar-kejar lebih bagus kita atur dan tidak mungkin kita melarang masyarakat untuk membakar lahan, kenapa karena kita belum menyediakan mekanisasi dan pengelolaan lahan. Bagus lahannya itu karena ada aturan dua hektar, kita mengawasi dan mengedukasi masyarakat dalam pengelolaan lahan jika lahan mereka terbakarnya melebihi dua hektar maka kita serahkan ke hukum adat, karena lahan orang lain juga terbakar, bagus ini juga turut diatur,” katanya.(aws/diah bayurini)