Pinjaman Pemprov Rp2,9 Triliun Tunggu Verifikasi Pusat

MAKASSAR - Pemprov Sulsel masih menunggu verifikasi pemerintah pusat usai mengajukan usulan pinjaman melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Baca : Pemprov Sulsel Ajukan Pinjaman Rp2,9 Triliun ke Pusat

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappelitbangda Sulsel, Junaedi mengaku, hingga saat ini pihaknya belum mendapat informasi terkait hal tersebut. Meski diakui, usulan pengajuan pinjaman sudah diusulkan ke pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kita masih menunggu info dari pusat, yang pasti semua dokumen telah kita ajukan," ujar Edi yang dikonfirmasi kemarin. Diketahui, lewat program itu, Pemprov Sulsel mengajukan pinjaman senilai Rp2,9 triliun.

Dana pemulihan ekonomi tersebut untuk dua tahun penganggaran. Rinciannya, Rp1,9 triliun untuk masuk di APBD Perubahan 2020, dan Rp1 triliun yang direncanakan masuk di APBD Pokok Tahun 2021.

Dia menegaskan, dana PEN yang disalurkan ke tiap daerah sifatnya pinjaman dari Kemenkeu melibatkan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI. Hal ini sesuai dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/2020.

Berdasarkan regulasi itu, diatur jangka waktu pinjaman paling lama 10 tahun. Dengan bunga pinjaman tersebut mendekati nol persen. Sementara Pemprov Sulsel, kata dia, mengajukan pengembalian pinjaman dana PEN dalam jangka 10 tahun. Baca Juga : Gubernur Sebut Tertarik Ajukan Pinjaman ke Pusat karena Bunganya Nol Persen

Edi melanjutkan, pihaknya bersama badan anggaran DPRD Sulsel sebelumnya juga berkoordinasi ke PT SMI sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk penyaluran anggaran PEN tersebut. "Sampai saat ini, menurut PT SMI belum ada daerah yang direalisasi pengajuannya. Masih dalam tahap verifikasi," imbuhnya.

Meski begitu, dia berharap Pemprov Sulsel bisa mendapat suntikan dana lewat skema pinjaman itu. Apalagi, Sulsel dianggap masuk kriteria untuk mendapatkan anggaran PEN. Syarat utamanya, daerah yang paling terdampak COVID-19.

"Salah satu prasyarat utama adalah daerah yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Saya kira di luar Pulau Jawa, Sulsel juga paling terdampak. Yang lain syarat administrasi saja, dan daerah memang mau untuk menjalankan program PEN dengan skema pinjaman," urai Edi.

Dana PEN ini nantinya, akan didorong untuk percepatan pemulihan ekonomi atas dampak pandemi COVID-19 di tiap sektor. Salah satunya kata Edi, pinjaman akan dimanfaatkan untuk mendorong sejumlah proyek infrastruktur yang diharapkan ikut memacu kinerja ekonomi Sulsel.

"Yang pasti kita fokus ke sektor infrastruktur. Karena infrastruktur menjadi salah satu aktivitas yang diharapkan mampu menyerap banyak tenaga kerja," tambahnya. Selain itu, dana PEN juga diarahkan ke sektor pertanian yang nenjadi sektor andalan yang diharapkan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Sulsel.

Edi mengemukakan, selain Pemprov Sulsel , pemerintah kabupaten/kota lain pun bisa mengajukan pinjaman yang dimaksud. Dia mengaku, Pemkot Makassar dan Pemkab Tana Toraja pun akan mengajukan permintaan anggaran PEN.

"Sejauh ini belum ada tembusan surat resminya, tapi penyampaian lisan yang berminat Pemkot Makassar dan Pemkab Tana Toraja . Kita sangat berharap bahwa Sulsel ini menjadi salah satu daerah penerima program PEN dengan skema pinjaman tersebut," tandas Edi.

Sebelumnya Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah menjelaskan, program PEN ini hadir akibat rasionalisasi berbagai anggaran dari pusat. Khususnya dana transfer seperti dana alokasi khusus (DAK) yang ditarik ke pusat. Sehingga oleh pemerintah, mengalokasikan anggaran untuk mengganti lewat skema pinjaman.

"Dengan anggaran yang tersedia, lebih banyak yang bermohon daripada yang akan mendapatkan. Maka kalau kita dapat ini, harus disyukuri, karena ini adalah pinjaman dengan bunga nol persen," ucap Nurdin.