Tolak Deklarasi KAMI, Sekelompok Orang Geruduk Hotel Pasundan
Minggu, 06 September 2020 - 17:11 WIB
loading...
Sekelompok massa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Cipayung menggeruduk Hotel Grand Pasundan di Jalan Peta, Kota Bandung, Minggu (6/9/2020). SINDOnews/Agung
A
A
A
BANDUNG - Sekelompok orang yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Cipayung menggeruduk Hotel Grand Pasundan di Jalan Peta, Kota Bandung, Minggu (6/9/2020).
Mereka menggelar unjuk rasa (unras) untuk menolak kegiatan Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jawa Barat yang akan digelar di hotel tersebut setelah sebelumnya direncanakan di Balai Sartika, Kota Bandung.
Dengan membawa sejumlah spanduk penolakan, mereka berunjuk rasa memprotes dan menolak keras pelaksanaan Deklarasi KAMI yang mereka nilai sebagai upaya memecah persatuan dan kesatuan bangsa.
Koordinator Lapangan, Hadi Mulyadi menegaskan, kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan konflik politik yang berujung pada perpecahan bangsa.
Apalagi, kegiatan yang diprediksi bakal dihadiri ratusan hingga ribuan orang itu digelar di tengah pandemi COVID-19 yang dikhawatirkan memunculkan klaster baru penularan COVID-19. "Kami menyatakan, menolak keras deklarasi KAMI di Grand Pasundan Hotel," tegas Hadi di sela-sela aksinya.
Hadi menyesalkan pelaksanaan deklarasi KAMI yang digelar di tengah upaya Kota Bandung membangun kembali perekonomian masyarakatnya yang terdampak COVID-19.
"Seharusnya, masa adaptasi kebiasaan baru adalah awal pertumbuhan ekonomi. Namun, sangat disayangkan, demi kepentingan pribadi dan kelompoknya, ada Deklarasi KAMI tanpa memikirkan dampak dari perkumpulan tersebut," bebernya.
Pihaknya juga menilai, manajemen Hotel Grand Pasundan seharusnya tidak mengejar keuntungan sesaat dengan mengizinkan pelaksanaan Deklarasi KAMI, namun mengorbankan keselamatan masyarakat Kota Bandung.
"Sebab, tidak menutup kemungkinan deklarasi yang akan dihadiri ratusan hingga ribuan orang dari berbagai daerah ini akan memunculkan klaster baru COVID-19," katanya.
"Kami meminta manajemen Grand Pasundan Hotel tidak memberikan izin tempat deklarasi KAMI karena kegiatan Deklarasi KAMI illegal dan tidak mendapatkan rekomendasi Gugus Tugas COVID-19," sambung Hadi menegaskan.
Dalam aksi unjuk rasa, mereka juga menuntut Kapolrestabes Bandung serta Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Provinsi Jabar dan Kota Bandung tidak mengizinkan Deklarasi KAMI di Kota Bandung atau membubarkan kegiatan tersebut, agar tidak menimbulkan klaster baru COVID-19.
"Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak ikut serta dalam deklarasi KAMI karena bakal berdampak terhadap terbentuknya klaster baru COVID-19 di Kota Bandung," tandasnya. (Gubernur, Pangdam dan Kapolda Diundang Deklarasi KAMI Jabar).
Sebelumnya diberitakan, KAMI Jabar mengundang Gubernur Jabar, Pangdam, Kapolda, hingga ormas untuk menghadiri kegiatan Deklarasi KAMI Jabar yang akan digelar di Kota Bandung, Senin (7/9/2020).
Ketua Panitia Deklarasi KAMI Jabar, Harry Mulyana mengatakan, Deklarasi KAMI Jabar rencananya akan dihadiri perwakilan dari sekitar 70 ormas dan komunitas serta perwakilan KAMI kabupaten/kota di Jabar yang sudah berinisiatif membentuk KAMI di daerah.
"Kami juga mengundang kehadiran Gubernur Jabar, Kapolda, Pangdam, Kajati, pimpinan/rektor perguruan tinggi, pimpinan ormas seperti MUI Jabar, NU, Muhamadiyah, Persis, Syarikat Islam, dan lain-lain serta pimpinan PGI, MAWI dan lain-lain. Kami juga mengundang ormas pemuda dan mahasiswa lintas generasi serta para tokoh Jawa Barat," papar Harry dalam siaran persnya, Rabu (3/9/2020).
Mereka menggelar unjuk rasa (unras) untuk menolak kegiatan Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jawa Barat yang akan digelar di hotel tersebut setelah sebelumnya direncanakan di Balai Sartika, Kota Bandung.
Dengan membawa sejumlah spanduk penolakan, mereka berunjuk rasa memprotes dan menolak keras pelaksanaan Deklarasi KAMI yang mereka nilai sebagai upaya memecah persatuan dan kesatuan bangsa.
Koordinator Lapangan, Hadi Mulyadi menegaskan, kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan konflik politik yang berujung pada perpecahan bangsa.
Apalagi, kegiatan yang diprediksi bakal dihadiri ratusan hingga ribuan orang itu digelar di tengah pandemi COVID-19 yang dikhawatirkan memunculkan klaster baru penularan COVID-19. "Kami menyatakan, menolak keras deklarasi KAMI di Grand Pasundan Hotel," tegas Hadi di sela-sela aksinya.
Hadi menyesalkan pelaksanaan deklarasi KAMI yang digelar di tengah upaya Kota Bandung membangun kembali perekonomian masyarakatnya yang terdampak COVID-19.
"Seharusnya, masa adaptasi kebiasaan baru adalah awal pertumbuhan ekonomi. Namun, sangat disayangkan, demi kepentingan pribadi dan kelompoknya, ada Deklarasi KAMI tanpa memikirkan dampak dari perkumpulan tersebut," bebernya.
Pihaknya juga menilai, manajemen Hotel Grand Pasundan seharusnya tidak mengejar keuntungan sesaat dengan mengizinkan pelaksanaan Deklarasi KAMI, namun mengorbankan keselamatan masyarakat Kota Bandung.
"Sebab, tidak menutup kemungkinan deklarasi yang akan dihadiri ratusan hingga ribuan orang dari berbagai daerah ini akan memunculkan klaster baru COVID-19," katanya.
"Kami meminta manajemen Grand Pasundan Hotel tidak memberikan izin tempat deklarasi KAMI karena kegiatan Deklarasi KAMI illegal dan tidak mendapatkan rekomendasi Gugus Tugas COVID-19," sambung Hadi menegaskan.
Dalam aksi unjuk rasa, mereka juga menuntut Kapolrestabes Bandung serta Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Provinsi Jabar dan Kota Bandung tidak mengizinkan Deklarasi KAMI di Kota Bandung atau membubarkan kegiatan tersebut, agar tidak menimbulkan klaster baru COVID-19.
"Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak ikut serta dalam deklarasi KAMI karena bakal berdampak terhadap terbentuknya klaster baru COVID-19 di Kota Bandung," tandasnya. (Gubernur, Pangdam dan Kapolda Diundang Deklarasi KAMI Jabar).
Sebelumnya diberitakan, KAMI Jabar mengundang Gubernur Jabar, Pangdam, Kapolda, hingga ormas untuk menghadiri kegiatan Deklarasi KAMI Jabar yang akan digelar di Kota Bandung, Senin (7/9/2020).
Ketua Panitia Deklarasi KAMI Jabar, Harry Mulyana mengatakan, Deklarasi KAMI Jabar rencananya akan dihadiri perwakilan dari sekitar 70 ormas dan komunitas serta perwakilan KAMI kabupaten/kota di Jabar yang sudah berinisiatif membentuk KAMI di daerah.
"Kami juga mengundang kehadiran Gubernur Jabar, Kapolda, Pangdam, Kajati, pimpinan/rektor perguruan tinggi, pimpinan ormas seperti MUI Jabar, NU, Muhamadiyah, Persis, Syarikat Islam, dan lain-lain serta pimpinan PGI, MAWI dan lain-lain. Kami juga mengundang ormas pemuda dan mahasiswa lintas generasi serta para tokoh Jawa Barat," papar Harry dalam siaran persnya, Rabu (3/9/2020).
(nag)
Lihat Juga :
