Sidak di Pantura Indramayu Jabar, Mentan Jamin Ketersediaan Pupuk Aman
Sabtu, 05 September 2020 - 14:49 WIB
loading...
A
A
A
SYL juga mengatakan pemberian subsidi pupuk harus sebanding dengan peningkatan hasil produksi. Ia memaparkan bahwa dalam 3 bulan terakhir distribusi pupuk diawasi dengan ketat sehingga produktivitas yang dibutuhkan dapat tercapai.
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Sarwo Edhy mengatakan guna mensukseskan upaya peningkatan produksi dan kesejahteraan petani, penambahan alokasi subsidi pupuk akan direncanakan mencapai volume 1 juta ton, dan menelan anggaran sekitar Rp3,14 triliun.
"Kementan menerapkan mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi dengan eRDKK. Penyaluran pupuk subsidi melalui eRDKK terbukti hasilnya efisien. Data penerima valid hingga 94 persen sebab didukung data akurat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) hasil pemadanan dengan Dukcapil sehingga lebih valid," jelas Sarwo.
Di tempat yang sama, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Thohir mengatakan sistem distribusi pupuk saat ini memang ada dua permasalahan diantaranya lokasi yang kurang serta pemberlakuan kartu Tani diharapkan berlaku pada 1 September 2020 ini.
"Jadi saya setuju sekali dengan korporasi petani. Korporasi itu sudah betul. Kalau kartu tani baiknya diberikan berkelompok bukan perorang. Misalkan satu korporasi ada 10 petani maka diberikan satu kartu tani sehingga penggunaan kartu ini dapat terorganisir dengan baik," beber Winarno. (Baca juga: Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda Tasikmalaya Dukung Paslon Iwan Saputra-Iip)
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Sarwo Edhy mengatakan guna mensukseskan upaya peningkatan produksi dan kesejahteraan petani, penambahan alokasi subsidi pupuk akan direncanakan mencapai volume 1 juta ton, dan menelan anggaran sekitar Rp3,14 triliun.
"Kementan menerapkan mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi dengan eRDKK. Penyaluran pupuk subsidi melalui eRDKK terbukti hasilnya efisien. Data penerima valid hingga 94 persen sebab didukung data akurat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) hasil pemadanan dengan Dukcapil sehingga lebih valid," jelas Sarwo.
Di tempat yang sama, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Thohir mengatakan sistem distribusi pupuk saat ini memang ada dua permasalahan diantaranya lokasi yang kurang serta pemberlakuan kartu Tani diharapkan berlaku pada 1 September 2020 ini.
"Jadi saya setuju sekali dengan korporasi petani. Korporasi itu sudah betul. Kalau kartu tani baiknya diberikan berkelompok bukan perorang. Misalkan satu korporasi ada 10 petani maka diberikan satu kartu tani sehingga penggunaan kartu ini dapat terorganisir dengan baik," beber Winarno. (Baca juga: Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda Tasikmalaya Dukung Paslon Iwan Saputra-Iip)
Lihat Juga :
