Kopel Nilai Kinerja DPRD Makassar Menurun
Jum'at, 04 September 2020 - 22:47 WIB
loading...
A
A
A
Dadang menyebut persoalan sejak awal telah ditampakkan DPRD, karena menetapakn jumlah prolegda sebanyak 23 yang dianggapnya ridak realistis. Pasalnya dalam proses perumusan hingga penetapan, membutuhkan tiga hingga empat bulan, itupun dengan kinerja maksimal.
DPRD kata Dadang semestinya bisa memetakan regulasi apa yang harus didorong, tidak hanya semata-mata ingin menampakkan performa sehingga merumuskan banyak prolegda.
Baca juga: Rudianto Lallo Nilai Sistem Pengamanan di Kantor DPRD Masih Lemah
"Sekarang itu kita tidak membutuhkan kuantitas namun kualitas, bagaimana produk legislatif itu benar-benar implementatif, karena dari hasil penelitian kami di Kopel banyak peraturan di daerah yang sudah menghabiskan anggaran besar tapi kemudian tidak implementatif, hingga akhirnya jadi pajangan saja," ujarnya.
Menurut Dadang, DPRD saat ini terlalu sempit berfikir apalagi menggunakan alasan COVID-19di balik minimnya prolegda yang dirampungkan. Justru dalam masa pandemi kata dia, sistem daring lebih efektif dalam menggenjot komunikasi, dibanding sebelumnya.
DPRD kata Dadang semestinya bisa memetakan regulasi apa yang harus didorong, tidak hanya semata-mata ingin menampakkan performa sehingga merumuskan banyak prolegda.
Baca juga: Rudianto Lallo Nilai Sistem Pengamanan di Kantor DPRD Masih Lemah
"Sekarang itu kita tidak membutuhkan kuantitas namun kualitas, bagaimana produk legislatif itu benar-benar implementatif, karena dari hasil penelitian kami di Kopel banyak peraturan di daerah yang sudah menghabiskan anggaran besar tapi kemudian tidak implementatif, hingga akhirnya jadi pajangan saja," ujarnya.
Menurut Dadang, DPRD saat ini terlalu sempit berfikir apalagi menggunakan alasan COVID-19di balik minimnya prolegda yang dirampungkan. Justru dalam masa pandemi kata dia, sistem daring lebih efektif dalam menggenjot komunikasi, dibanding sebelumnya.
(luq)
Lihat Juga :
