DPRD dan Pemkab Bulukumba Beda Pandangan Soal Kinerja Inspektorat

BULUKUMBA - Pendangan DRPD Bulukumba dan Pemkab Bulukumba berbeda terkait dengan kinerja Inspektorat terkait soal fungsi pengawasan di daerah tersebut.

DPRD sebelumnya menyoroti kinerja fungsi pengawasan internal ini, karena banyaknya kasus korupsi yang terjadi dibawa kendali AM Sukri Sappewali-Tomy Satria Yulianto sehingga dianggap tidak bekerja secara maksimal.



Meski demikian, Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali memandang berbeda hal tersebut. Menurutnya, banyaknya permasalahan korupsi yang ada saat ini tidak lepas dari peran Inspektorat.

"Saya melihat justru Inspektorat cukup keras dalam menyikapi setiap persoalan dan temuan yang didapatkan," katanya.

Bupati berlatar belakang militer tersebut malah curiga jika adanya desakan evaluasi Inspektorat berindikasi politik. Dimana kinerja Inspektorat dianggap cukup baik dan tegas.

"Jutru saya melihat Inspektorat saya keras, Bupati saja dia tidak dengar jadi soal itu saya tidak tahu, jangan sampai ada unsur politik," ujarnya.

AM Sukri mencontohkan ketegasan Inspektorat dalam menyikapi persaolan pada Dinas Sosial. Ketegasan diperlihatkan Inspektorat dengan merekomendasikan adanya temuan penyelewengan.

"Contoh dinas sosial, tidak pandang bulu malah tegas soal penyelewengan. Jadi saya melihat Inspektorat bagus," tegasnya.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba menyoroti lemahnya fungsi pegawasan pada Inspektorat dengan mencuatnya sejumlah masalah di tahun anggaran 2019 lalu.



Salah satunya adalah Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulukumba, penyelewengan anggaran Bantuan Sosial (Bansos) pada Dinas Sosial dan beberapa persoalan lainnya.

"Fraksi PAN memberikan kritik tersendiri dalam rangka perbaikan jalannya pemerintahaan, khususnya menyangkut masalah pengawasan dan peran Inspektorat dalam melakukan tugas dan fungsinya," kata Legislator PAN, Syamsir Paro.