Gebrakan Pramono Mulai dari Sempurnakan KJP-KJMU hingga Perluasan Akses Transportasi Umum

JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung bakal bikin gebrakan dalam progam 100 hari pertama masa baktinya. Dia memaparkan program tersebut saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jakarta di Gedung DPRD Jakarta, Jalan Kebon Sirih Raya, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta Rano Karno juga turut hadir dalam Rapat Paripurna. Dalam 100 hari kerja, ada 40 program utama yang telah disinkronisasi oleh tim transisi bersama Pemprov Jakarta.



Sejumlah program tersebut antara lain menyempurnakan layanan dasar pendidikan termasuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Kemudian, memprioritaskan perluasan akses transportasi umum, peningkatan kenyamanan berjalan kaki di Jakarta, peningkatan layanan air bersih, serta peningkatan taman untuk ruang ekspresi, inspirasi, serta interaksi warga.

"Tanggung jawab pemerintah Jakarta tidak boleh setengah-setengah. Dalam kesempatan ini saya juga mengusulkan segera melakukan groundbreaking Transit Oriented Development (TOD) Blok M secara menyeluruh, termasuk di dalamnya TOD Bundaran HI yang dikembangkan menjadi kawasan perekonomian," ujar Pramono, Kamis (20/2/2025).

"Selain itu ada pengembangan Kota Tua dan perubahan syarat PPSU dari lulusan SLTA menjadi SD. Karena yang kami butuhkan orang yang mau bekerja keras, bukan hanya yang ijazahnya tinggi," sambungnya.

Untuk persoalan banjir, pihaknya akan meneruskan program sumur resapan atau kanalisasi dan pengerukan pada sungai-sungai yang mengalami pendangkalan.

Agar program 100 hari sukses, Pramono mengajak semua elemen masyarakat ikut berpartisipasi. Menurut dia, kerja sama dalam membangun Jakarta sangat diperlukan.

"Saya mengharapkan kerja sama yang baik antara Pemerintah Provinsi Jakarta dengan DPRD Jakarta. Kalau Jakarta mau maju, maka kerja sama itu harus dilakukan dengan baik dan tulus bersama-sama," katanya.

Menurut Pramono, Jakarta saat ini memasuki fase baru. Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta telah mengamanatkan bahwa status sebagai ibu kota akan beralih dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Namun, ada klausul yang menyebutkan pemindahan ibu kota akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

"Sampai hari ini belum ditandatangani. Kemarin Bapak Menteri Dalam Negeri dan Bapak Presiden menyatakan Jakarta masih menjadi ibu kota negara. Maka kita masih menggunakan Daerah Khusus Ibu Kota karena terminologinya seperti itu," ujarnya.

Pramono menuturkan sudah saatnya Jakarta sebagai kota global yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak lagi bersaing di dalam negeri melainkan dengan kota-kota global dunia seperti New York, Singapura, Kuala Lumpur, Manila, dan Hanoi.

Dia berharap pada 2045 mendatang Jakarta bisa menjadi Top Global 20 melalui kolaborasi antara eksekutif dan legislatif.

"Membangun Jakarta adalah melanjutkan kesinambungan kepemimpinan yang ada. Tidak boleh terputus-putus. Kebetulan hadir para gubernur sebelum saya, hal-hal yang baik dari Bang Yos, Bang Foke, Pak Ahok, dan Mas Anies akan saya lanjutkan. Kami akan melihat untuk kebaikan warga Jakarta," ungkapnya.

Sesuai visi Jakarta yang sudah dirumuskan dalam undang-undang, Jakarta akan menjadi kota global dan pusat perekonomian utama di Indonesia yang berkelanjutan.

Terpenting, misi mewujudkan ruang kota layak huni berketahanan dan berkelanjutan serta mewujudkan konektivitas dan sinergi kegiatan ekonomi sosial dan budaya.

"Mari kita selesaikan agenda terpenting yaitu menyelesaikan tantangan perkotaan dan perbaikan fundamental Jakarta seperti akses penataan permukiman, masalah air bersih, masalah banjir, masalah polusi udara, masalah kemacetan, dan berbagai masalah lainnya. Inilah yang nantinya menjadi tugas kita bersama," ujar Pramono.

Mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) itu juga menyampaikan pentingnya Jakarta mempunyai ikon identitas kebudayaan kedaerahan seperti pada pintu gerbang pembatas antarkecamatan, antarkota yang dihiasi dengan ornamen Betawi.

"Saya kira jika nanti Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota negara, maka akan jadi ibu kota ASEAN. Karena memang ibu kota ASEAN ada di sini. Selama ini tidak pernah kita branding jadi ibu kota ASEAN," ucapnya.