Disdik Jakarta Pastikan KJMU Rp284 Miliar Tak Terdampak Efisiensi Anggaran
loading...
Plt Kadisdik Jakarta Sarjoko memastikan anggaran Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) sebesar Rp284 miliar tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Plt Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jakarta Sarjoko memastikan anggaran Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) sebesar Rp284 miliar tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
"Untuk anggaran yang teralokasi dalam APBD saat ini Rp284 miliar masih aman. Untuk hal lain masih dalam pembahasan," ujar Sarjoko, Rabu (19/2/2025).
Untuk kebijakan efisiensi anggaran di Disdik Jakarta masih tahap pembahasan sehingga belum finalisasi. "Untuk efisiensi belum final, masih pembahasan," ucapnya.
Sebelumnya, Pemprov Jakarta telah membuka pendaftaran peserta KJMU 2025 dengan kuota 15 ribu lebih. Adapun target pencairan dana KJMU dilakukan Mei 2025.
"Pendaftaran KJMU: 10-21 Maret 2025, Pemadanan data dan verifikasi: Maret 2025, Proses Perbal Penetapan Penerima KJMU dengan Kepgub: April 2025 dan Pencairan dana KJMU semester 1: Mei 2025," kata Sarjoko, Selasa (18/2/2025).
“Untuk kuota pada APBD saat ini 15.792 dan akan diusulkan ada tambahan pada APBD Perubahan," lanjutnya.
Jumlah penerima KJMU Tahap II Tahun 2024 mencapai 15.648 mahasiswa, lebih rendah dari kuota yang seharusnya tersedia. Pendaftaran KJMU Tahun 2025 dijadwalkan berlangsung pada 10-21 Maret 2025, dengan proyeksi penerima sebanyak 20.000 mahasiswa sesuai pagu anggaran yang telah ditetapkan.
Kuota penerima KJMU 2025 mencakup 15.648 mahasiswa penerima lanjutan, 424 mahasiswa yang sebelumnya dicoret di tahap II 2024 akibat dugaan kepemilikan mobil atau aset dengan nilai NJOP di atas Rp1 miliar tetapi telah menyanggah, serta 3.928 mahasiswa baru dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Jakarta yang berakreditasi B dan C.
Efisiensi belanja yang diterapkan dalam Ingub Nomor 2 Tahun 2025 mencakup beberapa aspek utama yakni:
1. Pengurangan 50% atas belanja perjalanan dinas baik luar negeri, dalam negeri, maupun dalam kota.
2. Pembatasan belanja untuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, serta seminar/FGD.
3. Efisiensi pada belanja pendukung yang tidak memiliki output terukur dalam belanja operasi.
4. Penghematan pada belanja makanan dan minuman.
5. Penerapan kebijakan selektif dalam pemberian hibah kepada kementerian/lembaga.
6. Penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari dana transfer ke daerah.
"Untuk anggaran yang teralokasi dalam APBD saat ini Rp284 miliar masih aman. Untuk hal lain masih dalam pembahasan," ujar Sarjoko, Rabu (19/2/2025).
Untuk kebijakan efisiensi anggaran di Disdik Jakarta masih tahap pembahasan sehingga belum finalisasi. "Untuk efisiensi belum final, masih pembahasan," ucapnya.
Sebelumnya, Pemprov Jakarta telah membuka pendaftaran peserta KJMU 2025 dengan kuota 15 ribu lebih. Adapun target pencairan dana KJMU dilakukan Mei 2025.
"Pendaftaran KJMU: 10-21 Maret 2025, Pemadanan data dan verifikasi: Maret 2025, Proses Perbal Penetapan Penerima KJMU dengan Kepgub: April 2025 dan Pencairan dana KJMU semester 1: Mei 2025," kata Sarjoko, Selasa (18/2/2025).
“Untuk kuota pada APBD saat ini 15.792 dan akan diusulkan ada tambahan pada APBD Perubahan," lanjutnya.
Jumlah penerima KJMU Tahap II Tahun 2024 mencapai 15.648 mahasiswa, lebih rendah dari kuota yang seharusnya tersedia. Pendaftaran KJMU Tahun 2025 dijadwalkan berlangsung pada 10-21 Maret 2025, dengan proyeksi penerima sebanyak 20.000 mahasiswa sesuai pagu anggaran yang telah ditetapkan.
Kuota penerima KJMU 2025 mencakup 15.648 mahasiswa penerima lanjutan, 424 mahasiswa yang sebelumnya dicoret di tahap II 2024 akibat dugaan kepemilikan mobil atau aset dengan nilai NJOP di atas Rp1 miliar tetapi telah menyanggah, serta 3.928 mahasiswa baru dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Jakarta yang berakreditasi B dan C.
Efisiensi belanja yang diterapkan dalam Ingub Nomor 2 Tahun 2025 mencakup beberapa aspek utama yakni:
1. Pengurangan 50% atas belanja perjalanan dinas baik luar negeri, dalam negeri, maupun dalam kota.
2. Pembatasan belanja untuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, serta seminar/FGD.
3. Efisiensi pada belanja pendukung yang tidak memiliki output terukur dalam belanja operasi.
4. Penghematan pada belanja makanan dan minuman.
5. Penerapan kebijakan selektif dalam pemberian hibah kepada kementerian/lembaga.
6. Penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari dana transfer ke daerah.
(jon)
Lihat Juga :
