Kasus Pagar Laut Bekasi, Bareskrim Polri Periksa Kades Segarajaya
loading...

Kades Segarajaya, Abdul Rosyid memenuhi panggilan penyidik Dittipidum Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait kasus pagar laut Bekasi. Foto/Riana Rizkia
A
A
A
JAKARTA - Kepala Desa (Kades) Segarajaya, Kabupaten Bekasi, Abdul Rosyid memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait kasus pagar laut Bekasi.
Abdul Rosyid mengklaim bahwa dirinya tidak mengetahui perihal kasus itu. Terlebih, pemagaran di perairan Bekasi terjadi sebelum dirinya dilantik sebagai kades.
"Saya selaku kepala desa, kepala desa baru saya dilantik 14 Agustus 2023 jadi adanya dugaan pemalsuan ini saya kurang tau ini pak. Tiba-tiba ini adanya dugaan seperti ini," kata Abdul Rosyid di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).
Bahkan, Abdul Rosyid menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam pemalsuan 93 sertifikat hak milik (SHM) pada kasus pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
"Iya (tidak terlibat)," katanya.
Pada pemeriksaan hari ini, dia juga membawa sejumlah dokumen untuk disampaikan kepada penyidik, guna membantu mengungkap kasus tersebut.
Sementara itu, kuasa hukum Abdul Rosyid, Rahman Permana menyatakan, pihaknya hari ini dipanggil terkait adanya dugaan surat palsu atau masukan keterangan atau otentik begitu.
Abdul Rosyid mengklaim bahwa dirinya tidak mengetahui perihal kasus itu. Terlebih, pemagaran di perairan Bekasi terjadi sebelum dirinya dilantik sebagai kades.
"Saya selaku kepala desa, kepala desa baru saya dilantik 14 Agustus 2023 jadi adanya dugaan pemalsuan ini saya kurang tau ini pak. Tiba-tiba ini adanya dugaan seperti ini," kata Abdul Rosyid di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).
Bahkan, Abdul Rosyid menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam pemalsuan 93 sertifikat hak milik (SHM) pada kasus pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
"Iya (tidak terlibat)," katanya.
Pada pemeriksaan hari ini, dia juga membawa sejumlah dokumen untuk disampaikan kepada penyidik, guna membantu mengungkap kasus tersebut.
Sementara itu, kuasa hukum Abdul Rosyid, Rahman Permana menyatakan, pihaknya hari ini dipanggil terkait adanya dugaan surat palsu atau masukan keterangan atau otentik begitu.