Dedi Mulyadi Ungkap Total Belanja Tak Penting di Pemprov Jabar Sebesar Rp5 Triliun

JAKARTA - Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih, Dedi Mulyadi mengungkap total anggaran belanja yang dinilai tidak penting di lingkungan pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar sebesar Rp5 triliun.

Penghitungan ini dilakukan sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran. Meskipun belum menjabat, pria yang akrab disapa Demul ini mengaku telah melakukan perhitungan pembiayaan pembangunan di Jawa Barat.



"Perlu saya informasikan, sampai hari ini total dari belanja yang tidak penting, jadi bukan efisiensi menghapus anggaran pembangunan, tidak. Jadi belanja yang tidak penting seperti perjalanan dinas, seminar-seminar, kegiatan-kegiatan proyek yang tidak semestinya dibuat itu totalnya sudah Rp 5 triliun," kata Dedi Mulyadi usai jalani tes kesehatan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).

Dedi Mulyadi memastikan, dalam kepemimpinannya nanti, dia akan menitikberatkan pada pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar. Sehingga, tidak ada lagi anggaran yang digunakan untuk hal-hal yang tidak penting.

Dia memberi contoh seperti anggaran untuk baju dinas gubernur, perjalan dinas luar negeri gubernur sebesar Rp1,5 miliar akan diubah menjadi Rp0.

Kemudian, perjalanan dalam negeri gubernur yang semula Rp1,8 miliar diubah menjadi Rp700.000.



"Semuanya sudah diberikan contoh dari gubernur sendiri, nanti ke bawahnya ada (efisiensi anggaran juga)," ujarnya.

Oleh karenanya, dia telah mempersiapkan perubahan anggaran nantinya itu akan difokuskan untuk ruang kelas baru (RKB) dan untuk SMA dan SMK, membangun sekolah baru untuk SMA dan SMK.



Kemudian, membangun jalan lintas dari mulai Parung Panjang, Jalan Puncak 2, Jalan penghubung Sukabumi-Pangandaran. Selain itu,memperbaiki seluruh infrastruktur irigasi agar ketahanan pangan meningkat.

Selanjutnya, meningkatkan mutu laboratorium untuk penelitian bibit padi, hingga mengintegrasikan pelayanan kesehatan dari mulai rumah sakit rujukan sampai puskesmas pembantu.

"Nah seluruh pembiayaan itu akan diarahkan dengan target pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, irigasi, jalan di Jawa Barat bisa tuntas pada tahun 2026. Karena pada 2027 kita akan mengarahkan pada investasi daerah," tuturnya.

"Sehingga nanti ke depan Jawa Barat memiliki nilai investasi yang cukup dan daerahnya bisa membangun berdasarkan hasil investasi yang dikelola pemerintah Provinsi," tandasnya.