Bagaimana Hak Suara Pengungsi Erupsi Lewotobi di Pilkada 2024?

Di tengah pemulihan pascabencana, pemerintah juga memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada pada Rabu, 27 November 2024 tetap berjalan lancar melalui skenario yang telah disusun agar hak suara masyarakat tetap dapat terpenuhi.

Sementara itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan Trantibumlinmas sub-urusan bencana tahun 2024 kepada pengungsi Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa bantuan tersebut untuk memastikan pengungsi erupsi Gunung Lewotobi mendapatkan kebutuhan sehari-hari yang cukup, sekaligus perlindungan hak administrasi kependudukan (adminduk), akses pendidikan, hingga layanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di pengungsian.

“Jadi kalau yang difasilitasi pemerintah yang pengungsian ada TPS-nya, tapi untuk mandiri nanti akan dijemput, akan diantar, difasilitasi oleh koordinasi antara Kabupaten Sikka dan Kabupaten Flores Timur,” kata Bima dalam keterangannya dikutip Senin (25/11/2024).

Melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), kata Bima, Kemendagri juga memberikan kemudahan pelayanan adminduk kepada para pengungsi, termasuk akses data yang diperlukan untuk pilkada pada 27 November 2024.

“Kami memastikan agar semua pengungsi bisa tetap menggunakan hak pilihnya. Ada memang sekitar 37 TPS yang terdampak, sehingga ada 22 TPS didirikan di tempat pengungsian. Kemudian ada beberapa TPS di perbatasan untuk memfasilitasi pengungsi yang mandiri,” kata Bima.

Selain itu, pemerintah menyediakan hunian sementara bagi para pengungsi dan merancang hunian tetap dengan memastikan status kepemilikan lahan disepakati bersama tokoh adat setempat. Kemudian di sektor pendidikan, pemerintah memastikan tidak ada siswa terdampak bencana yang dikeluarkan dari sekolah. Ujian juga akan difasilitasi di lokasi yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga pendidikan masih tetap berlangsung.

“Ada hunian sementara di beberapa tempat, dan untuk jangka panjang disiapkan hunian tetapnya. Sekarang masih dirundingkan bersama-sama, karena kita ingin agar berhati-hati untuk status kepemilikan lahannya, untuk area relokasinya dan semuanya. Pasti akan dikomunikasikan bersama-sama dengan warga, dengan tokoh-tokoh adat semua di sini,” ungkapnya.

Selain sarana dan prasarana, Kemendagri juga menyalurkan bantuan berupa barang, serta uang tunai kepada pengungsi Gunung Lewotobi. Ada pula bantuan dari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kemendagri senilai Rp100 juta. Bantuan ini terdiri dari uang tunai sebesar Rp60 juta, serta barang berupa peralatan dapur, peralatan makan, dan peralatan sekolah.