Bansos Presiden Diprioritaskan untuk Masyarakat yang Tak Terdata DTKS

JAKARTA - Ancaman Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) menyebabkan hilangnya pendapatan karena tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup minimalnya. Terutama rumah tangga miskin dan rentan serta sektor informal.

Mendesak bagi pemerintah memberikan jaring pengaman sosial bagi penduduknya. Berbagai program bantuan sosial diberikan seperti bantuan sosial berupa sembako, uang tunai, keringanan pembayaran listrik, dan lainnya.

Penduduk yang tinggal di daerah episentrum Covid-19, DKI dan sekitarnya, mendapatkan Bantuan Sosial (Bansos) Presiden berupa sembako yang disalurkan tiap dua minggu sekali dengan nilai @Rp 300.000,-.

Di DKI telah disalurkan per tanggal 20 April 2020. Hingga tanggal 30 April 2020, berdasar data Kemensos, penyaluran bansos Presiden telah disalurkan kepada 374.736 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau sebanyak 39,6% dari total 947.126 KPM yang tercatat.

Untuk memastikan penyaluran bansos berjalan dengan baik dan ketersediaan stok sembako cukup, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengecek salah satu dari lima gudang logistik stok bansos Presiden, tepatnya di Marunda, Jakarta Utara. Gudang yang berada di Marunda, Jakarta Utara adalah titik distribusi untuk wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu yang menggandeng PT. Pasar Tani Indonesia sebagai supplier sembakonya.

"Stoknya saya cek tadi. Saya lihat cukup, tidak ada masalah. Aman-aman saja. Mudah-mudahan ini lancar. Saya yakin bisa disalurkan dengan baik," ucap Menko PMK saat melakukan pengecekan stok logistik di Marunda, Jakarta Utara, Jumat (1/5).

Setelah mengecek ketersediaan stok sembako, Muhadjir turun langsung memantau penyaluran bansos di RW 08, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Untuk RW 08, pada hari ini disalurkan paket bansos sembako sebanyak 1.133 paket.

Muhadjir menerima laporan dari RW setempat terkait data penerima yang bahwa masih banyak warga yang membutuhkan tidak terdaftar sebagai penerima. Menurutnya, masih ada ruang untuk usulan warga baru, namun mesti dipastikan bahwa yang diberikan adalah mereka yang terdampak dan tidak ada tumpang tindih antara yang terima bansos dari pemprov dan pemerintah pusat.

"Sesuai kesepakatan awal pemerintah pusat salurkan bantuan sosial Presiden sebanyak 1,3 juta keluarga di DKI dan apabila pemprov akan menyalurkan bantuan sosial dari anggarannya maka diminta untuk melengkapi guna menjaring yang belum terdaftar. Nanti akan kita benahi persoalan data ini. Saya nanti minta pak Mensos untuk benahi," katanya.

Dalam menyalurkan bansos sembako, Muhadjir menerangkan, pemerintah memprioritaskan mereka yang belum terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan belum menerima bantuan reguler seperti Program Keluarga Harapan, Program Sembako, dan bantuan pemerintah provinsi. Bantuan disalurkan berdasarkan data masyarakat yang membutuhkan yang dihimpun RT/RW setempat.

"Karena data yang diluar DTKS ini adalah kelompok yang harus mendapat perhatian. Terutama mereka yang sebelumnya tidak miskin tiba-tiba menjadi jatuh miskin. Sehingga peluang mereka menerima bantuan itu kecil," terang Menko PMK.

"Karena itu justru yang kita perhatikan adalah data yang ada di lapangan. Karena DTKS ini sebagian besar sudah mendapatkan bantuan reguler dari pemerintah," tandasnya.

Selain memantau penyaluran bansos di Jakarta Utara, Menko PMK juga melakukan pemantauan ke RW 04 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebanyak 1.084 paket Bansos Presiden berupa sembako siap disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah tersebut. edi purwanto