Perempuan Dituntut Andil Dalam Pembangunan di Daerah

PALOPO - Kaum perempuan saat ini sudah harus dituntut ikut andil dalam mengisi pembangunan termasuk di daerah. Olehnya itu, perempuan harus punya peran dan kemandirian.

Hal ini ditekankan pada kegiatan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender di Wilayah Ekoregion Sulawesi dan Maluku yang diselenggarakan oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Sulawesi dan Maluku, secara virtual Jumat, (28/8/2020) siang.



Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palopo , Utia Sari Judas, didampingi Ketua DWP Iznada Firmanza, ikut dalam kegiatan ini.

Utia Sari mengatakan, bagaimana wanita bisa punya akses dan kontrol terhadap sumber daya, mendapatkan manfaat dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang sama dalam proses pembangunan.

"Olehnya itu perempuan yang punya kemampuan dan kemandirian. Perempuan harus memiliki ilmu dalam bidang apapun sehingga bisa ikut terlibat dan dilibatkan dalam pembangunan," ujarnya.

Menurut istri Wali Kota Palopo ini, tidak sedikit tokoh perempuan yang menjadi inspirasi bahkan menjadi pemimpin di dunia. "Bahkan sejarah mencatat, Indonesia pernah memiliki presiden seorang perempuan," ujarnya.

Meski demikian, di balik itu kata dia, kodrat perempuan sebagai seorang ibu tidak boleh dilupakan apa lagi disepelekan. "Sebagai seorang ibu di tangan perempuan karakter penerus bangsa ini dibentuk melalui proses didikan yang benar," ujarnya.

"Apa lagi di tengah pandemi COVID-19 , dibutuhkan sosok seorang perempuan yang menguasai banyak hal dalam keluarga untuk memberi bimbingan dan pendidikan kepada anak-anaknya," ujarnya.

"Kegiatan ini merupakan salah satu cara mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan sebelumnya dan berharap sosialisasi ini dapat mencetak pengarusutamaan gender dan sekaligus menjadi media meluruskan program-program untuk mendukung kebijakan pembangunan yang responsif gender," sambung Utia Sari.

Sementara itu, Ketua TP PKK Sulsel Liestiaty F Nurdin saat membuka acara menyampaikan, suara perempuan itu harus didengar karena tidak semua pendapat laki-laki itu sama dengan keputusan perempuan, jadi mereka harus ikut di dalamnya.

"Sehingga peran organisasi-organisasi wanita yang ada di kabupaten/kota dapat mengedukasi masyarakat, turun untuk memberikan training pelatihan-pelatihan, bagaimana pemanfaatan pekarangan, membagikan bibit bantuan dari lingkungan hidup dan kehutanan," serunya.

Untuk diketahui, sosialisasi Pengarusutamaan Gender di Wilayah Ekoregion Sulawesi dan Maluku dilaksanakan dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam kegiatan ini, Liestiaty juga menyampaikan instruksi presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.



"Jadi bagaimana wanita bisa punya akses dan kontrol terhadap sumber daya mendapatkan manfaat dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang sama dalam proses pembangunan," katanya.

"Peran wanita sudah diakui oleh Presiden pada saat pertemuan nasional PKK Presiden RI menyampaikan ayo PKK semua harus terlibat dalam pembangunan nasional, bagaimana menurunkan angka stunting , mengurangi penggunaan sampah plastik untuk membantu pemerintah," kuncinya.