DPC dan PAC PDIP Muna Barat Minta Mega Usung Kader Banteng di Pilkada 2024
loading...
Pengurus PDIP Muna Barat, Sulawesi Tenggara meminta Megawati Soekarnoputri, untuk mengevaluasi keputusan calon bupati Muna Barat dari partai lain. Foto/Istimewa
A
A
A
MUNA BARAT - Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDIP Muna Barat, Sulawesi Tenggara meminta Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk mengevaluasi keputusan yang memberikan bakal calon bupati Muna Barat dari partai lain.
Sebagai pemenang pemilu di Muna Barat, mereka berpendapat bahwa PDIP seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPC PDIP Muna Barat, La Ode Muh Wahyudin, Senin (2/9/2024).
Dia mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan DPP PDIP yang mendukung calon tunggal dari partai lain. Menurutnya, calon tersebut sebelumnya telah mendukung partai lain dalam pemilihan legislatif dan presiden, yang secara langsung berseberangan dengan kepentingan PDIP.
“Kami sangat kecewa dengan keputusan DPP PDIP yang memberikan persetujuan kepada calon tunggal di Pilkada Muna Barat 2024. Padahal pada Pemilu 2024 calon ini dan Pj Bupati Muna Barat secara aktif mendukung partai lain,” kata Wahyudin.
Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif, Ekonomi Digital, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga PDIP Muna Barat Habudi menambahkan bahwa keputusan DPP PDIP tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi kader di Muna Barat.
Ia menekankan bahwa sebagai pemenang pemilu dengan perolehan 25% suara dan 5 kursi dari total 20 kursi di DPRD Muna Barat, PDIP seharusnya mendukung dan mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada, bukan hanya menjadi penonton.
“Kerja keras kami memenangkan pemilu di Muna Barat seolah menjadi sia-sia, karena aksi borong partai oleh calon tunggal ini membuat PDIP hanya menjadi penonton dan mendukung kader partai lain,” tegasnya.
Habudi juga menyoroti bahwa perolehan 5 kursi di DPRD Muna Barat merupakan hasil dari kerja keras kader-kader di lapangan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Namun, upaya tersebut dirasa tidak dihargai dengan diterbitkannya calon yang bukan kader PDIP.
“Kami sangat kecewa, karena hasil kerja keras kami tidak dihargai dengan diterbitkannya persetujuan kepada calon yang bukan kader. Kami berharap DPP PDIP mempertimbangkan kembali dan membatalkan keputusan tersebut,” tegasnya.
Sebagai informasi, petisi untuk membatalkan rekomendasi atau persetujuan partai kepada calon tunggal tersebut ditandatangani oleh Sekretaris DPC PDIP Muna Barat, La Ode Muh Wahyudin, Habudi, Anita Rahayu.
Kemudian Laode Abdul Kaderi, Sumatri, Iyen, Sumanto, Hadi, Gangsar Widodo, Wijayanti, Muh Ruslan, Laode Abdul Edi Ase, Aris Jaya Bangsa Negara, dan Wa Sia, yang merupakan pengurus DPC dan PAC PDIP Muna Barat.
Sebagai pemenang pemilu di Muna Barat, mereka berpendapat bahwa PDIP seharusnya mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPC PDIP Muna Barat, La Ode Muh Wahyudin, Senin (2/9/2024).
Dia mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan DPP PDIP yang mendukung calon tunggal dari partai lain. Menurutnya, calon tersebut sebelumnya telah mendukung partai lain dalam pemilihan legislatif dan presiden, yang secara langsung berseberangan dengan kepentingan PDIP.
“Kami sangat kecewa dengan keputusan DPP PDIP yang memberikan persetujuan kepada calon tunggal di Pilkada Muna Barat 2024. Padahal pada Pemilu 2024 calon ini dan Pj Bupati Muna Barat secara aktif mendukung partai lain,” kata Wahyudin.
Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif, Ekonomi Digital, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga PDIP Muna Barat Habudi menambahkan bahwa keputusan DPP PDIP tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi kader di Muna Barat.
Ia menekankan bahwa sebagai pemenang pemilu dengan perolehan 25% suara dan 5 kursi dari total 20 kursi di DPRD Muna Barat, PDIP seharusnya mendukung dan mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada, bukan hanya menjadi penonton.
“Kerja keras kami memenangkan pemilu di Muna Barat seolah menjadi sia-sia, karena aksi borong partai oleh calon tunggal ini membuat PDIP hanya menjadi penonton dan mendukung kader partai lain,” tegasnya.
Habudi juga menyoroti bahwa perolehan 5 kursi di DPRD Muna Barat merupakan hasil dari kerja keras kader-kader di lapangan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Namun, upaya tersebut dirasa tidak dihargai dengan diterbitkannya calon yang bukan kader PDIP.
“Kami sangat kecewa, karena hasil kerja keras kami tidak dihargai dengan diterbitkannya persetujuan kepada calon yang bukan kader. Kami berharap DPP PDIP mempertimbangkan kembali dan membatalkan keputusan tersebut,” tegasnya.
Sebagai informasi, petisi untuk membatalkan rekomendasi atau persetujuan partai kepada calon tunggal tersebut ditandatangani oleh Sekretaris DPC PDIP Muna Barat, La Ode Muh Wahyudin, Habudi, Anita Rahayu.
Kemudian Laode Abdul Kaderi, Sumatri, Iyen, Sumanto, Hadi, Gangsar Widodo, Wijayanti, Muh Ruslan, Laode Abdul Edi Ase, Aris Jaya Bangsa Negara, dan Wa Sia, yang merupakan pengurus DPC dan PAC PDIP Muna Barat.
(ams)
Lihat Juga :
