Wacana Ganjil Genap Motor Kontra Produktif
Rabu, 26 Agustus 2020 - 06:12 WIB
loading...
A
A
A
“Jangan-jangan Pak Gubernur dan TGUPP pulang-pergi ke kantor naik mobil dinas/pribadi terus, jadi tidak merasakan berdesak-desakan dengan warga Jakarta. Cobalah beri contoh dulu, lead by example, dengan begitu, warga Jakarta akan yakin bahwa transportasi umum di Jakarta itu aman dari penularan virus corona," ujar Anthony.
Ketua Institut Studi Transportasi (Instran), Dharmaningtyas, mengatakan, sistem ganjil-genap itu pada dasarnya hanya untuk membatasi lalu lintas kendaraan. Artinya, apabila dijadikan instrumen untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, sistem ganjil-genap tidak efektif.
"Transportasi itu kegiatan turunan saja. Jadi kalau mau membatasi pergerakan, mestinya yang dibatasi di hulunya (tempat kerja). Tempat kerja perlu menerapkan pembatasan," katanya saat dihubungi kemarin.
Tyas menjelaskan, tanpa adanya pembatasan di tempat perkantoran, ganjil genap akan membuat masyarakat berpindah menggunakan angkutan umum. Di sisi lain, banyak angkutan umum reguler tidak menerapkan jaga jarak atau protokol kesehatan. Akibatnya masyarakat takut menggunakan angkutan umum dan tetap menggunakan kendaraan pribadi.
Selain membuat regulasi pembatasan perkantoran, Tyas pun menyarankan agar Pemprov DKI melengkapi fasilitas sepeda. Misalnya dengan memberikan jalur sepeda di sebelah kiri, meski belum ada jalur khusus. "Jadi untuk jarak maksimalnya kilometer dapat ditempuh dengan sepeda," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, kebijakan ganjil-genap untuk kendaraan roda dua belum berlaku. Dia menandaskan, hingga kini belum ada perubahan terkait penerapan kembali sistem ganjil-genap di masa pandemi. (Baca juga: Amien Rais Kritik Nadiem: Dunia Pendidikan Beda dengan Pergojekan)
"Jadi untuk ganjil-genap tetap berlaku 25 ruas jalan, hanya roda empat dengan 14 (jenis kendaraan) pengecualian. Kemudian berlakunya mulai pukul 06.00 sampai pukul 10.00, kemudian pukul 16.00 sampai pukul 21.00," papar Syafrin.
Ketua Institut Studi Transportasi (Instran), Dharmaningtyas, mengatakan, sistem ganjil-genap itu pada dasarnya hanya untuk membatasi lalu lintas kendaraan. Artinya, apabila dijadikan instrumen untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, sistem ganjil-genap tidak efektif.
"Transportasi itu kegiatan turunan saja. Jadi kalau mau membatasi pergerakan, mestinya yang dibatasi di hulunya (tempat kerja). Tempat kerja perlu menerapkan pembatasan," katanya saat dihubungi kemarin.
Tyas menjelaskan, tanpa adanya pembatasan di tempat perkantoran, ganjil genap akan membuat masyarakat berpindah menggunakan angkutan umum. Di sisi lain, banyak angkutan umum reguler tidak menerapkan jaga jarak atau protokol kesehatan. Akibatnya masyarakat takut menggunakan angkutan umum dan tetap menggunakan kendaraan pribadi.
Selain membuat regulasi pembatasan perkantoran, Tyas pun menyarankan agar Pemprov DKI melengkapi fasilitas sepeda. Misalnya dengan memberikan jalur sepeda di sebelah kiri, meski belum ada jalur khusus. "Jadi untuk jarak maksimalnya kilometer dapat ditempuh dengan sepeda," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, kebijakan ganjil-genap untuk kendaraan roda dua belum berlaku. Dia menandaskan, hingga kini belum ada perubahan terkait penerapan kembali sistem ganjil-genap di masa pandemi. (Baca juga: Amien Rais Kritik Nadiem: Dunia Pendidikan Beda dengan Pergojekan)
"Jadi untuk ganjil-genap tetap berlaku 25 ruas jalan, hanya roda empat dengan 14 (jenis kendaraan) pengecualian. Kemudian berlakunya mulai pukul 06.00 sampai pukul 10.00, kemudian pukul 16.00 sampai pukul 21.00," papar Syafrin.
Lihat Juga :
