Penampakan Demo Mahasiswa Bandung Tolak RUU Pilkada di DPRD Jabar

BANDUNG - Ribuan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Bandung menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (22/8/2024).

Demo ini bagian dari gerakan 'Peringatan Darurat Indonesia' yang viral di media sosial, setelah DPR bermanuver mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi terkait revisi Undang-undang (UU) Pilkada.

Berdasarkan pantauan, massa aksi datang dengan memakai pakaian serba hitam. Selain itu, mereka juga turut membawa sejumlah spanduk dan poster bernadakan protes terhadap kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo.



Terlihat, spanduk dan poster itu ditempelkan di pagar Gedung DPRD Jabar. Secara bergantian, beberapa mahasiswa pun melakukan orasinya dihadapan para polisi yang berjaga di depan gedung tersebut.



Koordinator Aksi, Indra mengatakan, aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk muaknya masyarakat terhadap cara-cara kotor pemerintah demi abadinya kekuasaan.

“Kita ketahui bersama bahkan dari sejak pilpres sendiri sudah melihat bagaimana kecurangannya dan itu akan terus terjadi. Siapapun tiraninya, siapapun rezimnya, itu akan terus terjadi,” ucap Indra ditemui disela-sela aksi.



“Makanya kita hari ini adalah bentuk suara atau bentuk seruan secara umum, secara terbuka, salah satu aja (RUU Pilkada) itu. Bagi siapapun, terus bangkit berdiri melawna tirani, melawan ketidak adilan,” tambahnya.



Menurutnya, saat ini masyarakat sudah tidak percaya lagi terhadap pemerintah, baik itu di eksekutif dan legislatif yang sama-sama hanya mementingkan urusan kelompoknya.

“Kita sebenarnya sudah tidak mempercayai lagi politik-politik elektoral seperti itu karena rezim bisa berganti dengan pemerintahan yang berganti tapi penindasan akan terus terjadi dan kita akan terus bersama-sama melawan ketidak adilan ini,” katanya.

Indra mengatakan, dengan adanya aksi di berbagai titik di seluruh daerah ini, merupakan cara terakhir untuk menyelamatkan Indonesia dari kehancuran.

“Tentunya kita hanya menyuarakan agar perlawanan-perlawanan ini ada di berbagai titik, ada di berbagai daerah, tidak hanya di pusat-pusat pemerintahan, pusat-pusat kota, tapi bahkan bisa sampai ke tempat-tempat terkecil di kampung-kampung kita, di desa-desa kita dan tempat-tempat lainnya yang juga hari ini merasakan ketertindasan yang sama,” bebernya.

“Entah itu penggusuran ataupun PHK sepihak dan massal di kawan-kawan buruh ataupun ruang-ruang yang belum inklusif bagi kawan-kawan disabilitas dan lain sebagainya, ruang-ruang yang memang hari ini negara/pemerintah tidak menghadirkan hal itu,” tandasnya.