Keruntuhan Kerajaan Ternate, Berkaitan dengan Proklamasi 1945?
Kamis, 08 Agustus 2024 - 12:30 WIB
loading...
A
A
A
Pertama, tata hubungan politik yang bersifat klientelisme antara bangsawan dengan kawulanya diruntuhkan melalui sebuah revolusi nasionalisme yang kemudian melakukan pemisahan kalangan aristokrat-feodal dari basis kekuasaan politiknya serta memperkenalkan konsep kewarganegaraan untuk menggantikan konsep kawula.
Kedua, tata hubungan ekonomi yang dijalin dengan kawulanya menjadi longgar akibat diterapkan politik hukum agrarian yang menganjurkan privatisasi tanah serta pergeseran tata produksi dominan dari feodalistik ke tata produksi kapitalistik.
Ketiga, nilai-nilai tradisional kaum elite tradisional yang cenderung bersifat askriptif harus menghadapi nilai-nilai meritokrasi yang dibawa modernitas.
Misalnya, jabatan-jabatan dalam birokrasi bukan lagi suatu yang melekat secara geneologis melainkan harus didasarkan atas kompetensi tertentu.
Sejarah menunjukan partisipasi politik elite Kerajaan Ternate dalam negara kesatuan telah dimulai sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia, ditandai dengan berdirinya Negara Indonesia Timur (NIT), pada tanggal 24 Desember 1946.
Namun selama pemerintahan Soekarno, elite Kesultanan mengalami krisis politik. Sikap konfrontatif mereka dengan tidak mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (RI) dan partai pemerintah (PNI) menimbulkan pertanyaan, mengapa Presiden Soekarno tidak menghancurkan eksistensi politik mereka dalam ranah politik lokal di Ternate.
Kedua, tata hubungan ekonomi yang dijalin dengan kawulanya menjadi longgar akibat diterapkan politik hukum agrarian yang menganjurkan privatisasi tanah serta pergeseran tata produksi dominan dari feodalistik ke tata produksi kapitalistik.
Ketiga, nilai-nilai tradisional kaum elite tradisional yang cenderung bersifat askriptif harus menghadapi nilai-nilai meritokrasi yang dibawa modernitas.
Misalnya, jabatan-jabatan dalam birokrasi bukan lagi suatu yang melekat secara geneologis melainkan harus didasarkan atas kompetensi tertentu.
Sejarah menunjukan partisipasi politik elite Kerajaan Ternate dalam negara kesatuan telah dimulai sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia, ditandai dengan berdirinya Negara Indonesia Timur (NIT), pada tanggal 24 Desember 1946.
Namun selama pemerintahan Soekarno, elite Kesultanan mengalami krisis politik. Sikap konfrontatif mereka dengan tidak mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (RI) dan partai pemerintah (PNI) menimbulkan pertanyaan, mengapa Presiden Soekarno tidak menghancurkan eksistensi politik mereka dalam ranah politik lokal di Ternate.
Lihat Juga :
