Targetkan Cetak Sawah 500.000 Hektare di Kalsel, Kementan Gelar Rakor di Makorem 101/Antasari

KALIMANTAN SELATAN - Saat ini, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) kembali memanfaatkan dan mengembangkan lahan rawa sebagai alternatif peningkatan produksi padi.

Program yang dicanangkan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman tersebut merupakan salah satu upaya untuk mendukung swasembada pangan di Indonesia.

"Salah satu program untuk mencapai swasembada pangan dapat dilakukan melalui optimalisasi lahan rawa dalam peningkatan produksi pangan, tentunya program ini perlu melibatkan dukungan berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, penyuluh, Babinsa dan petani muda," ujar Mentan Amran, Jumat (2/8/2024).



Untuk memaksimalkan hal di atas, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi bersama dengan Tenaga Ahli Menteri Pertanian (TAM) Bidang Teknologi Inovasi dan Pengelolaan Irigasi, Hendri Sosiawan menghadiri rapat koordinasi (rakor) program Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Markas Komando Resor Militer (Makorem) 101/Antasari. Rakor dipimpin oleh Komandan Korem 101/Antasari, Brigjen TNI Ari Aryanto, Kamis (1/8/2024).

Rapat ini membahas Program Kementan untuk Perluasan Lahan Pertanian Cetak Sawah Rakyat (CSR) dalam menghadapi krisis pangan, di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Dalam arahannya, Dedi mengungkapkan jika saat ini kondisi global tidak baik-baik saja dan sedang mengalami krisis pangan, tak terkecuali di Indonesia.



Kondisi darurat pangan terjadi dimana produksi beras yang ada belum mencukupi untuk kebutuhan konsumi dan pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), sehingga terdapat defisit beras nasional.

Solusi cepat adalah impor pangan, namun negara-negara pengekspor juga melakukan pembatasan dalam rangka mengamankan kebutuhan dalam negerinya, jadi kita tidak bisa lagi mengadalkan impor.

“Satu-satunya solusi yang sustainable kita harus, kudu swasembada beras, kalau kita ingin swasembada berarti kita harus tingkatkan produksi," ungkap Dedi.

Dalam usaha peningkatan produksi tersebut ada tiga hal yang dapat dilakukan untuk peningkatan produksi, yaitu peningkatan produktivitas, perluasan lahan alias pencetakan lahan sawah baru dan yang ketiga peningkatan Indeks Pertanaman (IP).

“Peningkatan IP100 menjadi IP200, hal itu yang sedang kita kerjakan saat ini. Tetapi hal itu tidak cukup, kita juga harus dan wajib CSR," jelas Dedi.

Dedi mengatakan bahwa dirinya mendapatkan pesan dari Mentan Amran melalui sambungan telepon jika di Provinsi Kalsel diberikan target CSR tahun 2025 seluas 500.000 hektare di lahan rawa.

“Kebetulan ini, barusan pak Menteri telepon saya, beliau menyampaikan Kalsel harus bisa cetak 500.000 hektare," ucap Dedi.

Sementara TAM, Hendri Sosiawan menyampaikan bahwa Program CSR Swakelola ini diperuntukkan untuk masyarakat umum yang memiliki tanah untuk dicetak menjadi sawah dan berkomitmen untuk menjalankan usaha tani padi.

Semua insan pertanian diharapakan mensukseskan program CSR dimulai dengan bersama-sama identifikasi calon lokasi yang dapat diusulkan untuk cetak sawah baik lahan milik perorangan maupun lahan milik lembaga/kelompok masyarakat.

“Program cetak sawah ini diperlukan untuk mencapai cita-cita kedaulatan pangan Indoensia," ujar Hendri.

Pengusulan cetak sawah dilakukan secara kelompok baik oleh kelompok tani, lembaga swadaya masyarakat, pesantren, dan kelompok masyarakat lainnya dengan luasan minimal 5 ha dan terdapat sumber air. Selain itu pastikan lokasi diluar kawasan hutan dan tidak dalam status sengketa (clean and clear).

Komandan Korem 101/Antasari, Brigjen TNI Ari Aryanto mendukung penuh program CSR ini dan menyampaikan kepada jajaran Komandan Kodim (Dandim) kabupaten/kota se- Kalsel yang turut hadir dalam rapat agar segera melakukan survey ke lapangan bersama jajaran Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

“Ini tidak main-main dalam menghadapi kondisi krisis pangan, kita yang tahu, sesuai arahan Bapak Presiden dan Presiden terpilih, kita diperintahkan untuk bergerak (cetak sawah), jadi jangan lagi ada ego sektoral," tegas Ari.

Terakhir, Ari menambahkan agar masing-masing Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota bersama Dandim berkoordinasi dan data calon usulan lokasi yang dilaporkan harus sama.