Mendagri Minta Pemda Ciptakan Birokrasi Antiribet, Jangan Buat Rakyat Frustrasi
Jum'at, 19 Juli 2024 - 16:41 WIB
loading...
Mendagri, Tito Karnavian usai rapat koordinasi kepala daerah se-Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (19/7/2024). Foto/SINDOnews/Agung Bakti Sarasa
A
A
A
BANDUNG - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta, pemerintah daerah (pemda) di Jawa Barat tidak membuat birokrasi berbelit yang bisa membuat masyarakat frustrasi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menegaskan hal itu dalam rapat koordinasi kepala daerah se-Jabar, yang digelar di Aula Barat, Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (19/7/2024).
Baca juga: Ratusan Pemda Lelet Tuntaskan Penyederhanaan Birokrasi
"Makanya dibentuk mulai dari mal pelayanan publik, kemudian juga diberikan akses kepada perbankan diperkenalkan. Bank daerah Jabar ini salah satu bank yang paling sehat di Indonesia, otomatis juga bisa menjadi peluang untuk memberikan kredit dengan biaya ringan kepada yang kurang mampu," kata Tito.
Selain itu, pihaknya juga mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan pemda di Jabar untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
"Dari realisasi pendapatan Jawa Barat relatif cukup bagus semua, di atas nasional dari segi belanja rata-rata juga di atas nasional, tapi ada beberapa daerah yang belanjanya di bawah nasional," ucapnya.
Tito mengungkapkan, salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan adalah dengan menghidupkan sektor swasta.
Baca juga: Sri Mulyani Kasih Nilai C ke Pemda Soal Reformasi Birokrasi
"Bukan hanya (pengusaha) besar, (pengusaha) sedang kemudian menengah, kecil dan termasuk yang pedagang harian ultra mikro ini, semua kepala daerah mendorong supaya mereka bisa hidup," ungkapnya.
Tito menilai, jika sektor riil swasta hidup, maka secara otomatis retribusi dan pendapatan dari pajak pun akan meningkat menjadi PAD.
"Sementara yang saya lihat, hanya dua yang PAD-nya melebihi dana transfer, yaitu pemerintah provinsi dengan Kota Bekasi yang lainnya kalah dengan dana transfer," jelasnya.
Selain itu, pemda di Jabar juga jangan terlalu mengandalkan dana transfer daerah dari pusat. Sebab, jika pendapatan pusat berkurang otomatis akan dipotong untuk daerah.
"Kalau seandainya mengandalkan dana transfer, kita tahu PAD-nya kurang, nanti habis untuk belanja pegawai gaji dan lain-lain termasuk operasional pegawai yang enggak perlu. Makanya perlu diefisiensikan betul belanjanya, belanja juga jangan dihabisin di akhir tahun saja, tapi dibuat per tiga bulan target, empat bulan target, uang yang beredar di masyarakat harus ada," terangnya.
Tito menyebut, uang yang beredar di masyarakat saat ini dapat memperkuat daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi rumah tangga.
"Angka konsumsi rumah tangga itu kontributor utama angka pertumbuhan ekonomi, kalau konsumsi rumah tangganya turun, maka pertumbuhan ekonominya melambat nantinya," tandasnya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menegaskan hal itu dalam rapat koordinasi kepala daerah se-Jabar, yang digelar di Aula Barat, Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (19/7/2024).
Baca juga: Ratusan Pemda Lelet Tuntaskan Penyederhanaan Birokrasi
"Makanya dibentuk mulai dari mal pelayanan publik, kemudian juga diberikan akses kepada perbankan diperkenalkan. Bank daerah Jabar ini salah satu bank yang paling sehat di Indonesia, otomatis juga bisa menjadi peluang untuk memberikan kredit dengan biaya ringan kepada yang kurang mampu," kata Tito.
Selain itu, pihaknya juga mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan pemda di Jabar untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
"Dari realisasi pendapatan Jawa Barat relatif cukup bagus semua, di atas nasional dari segi belanja rata-rata juga di atas nasional, tapi ada beberapa daerah yang belanjanya di bawah nasional," ucapnya.
Tito mengungkapkan, salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan adalah dengan menghidupkan sektor swasta.
Baca juga: Sri Mulyani Kasih Nilai C ke Pemda Soal Reformasi Birokrasi
"Bukan hanya (pengusaha) besar, (pengusaha) sedang kemudian menengah, kecil dan termasuk yang pedagang harian ultra mikro ini, semua kepala daerah mendorong supaya mereka bisa hidup," ungkapnya.
Tito menilai, jika sektor riil swasta hidup, maka secara otomatis retribusi dan pendapatan dari pajak pun akan meningkat menjadi PAD.
"Sementara yang saya lihat, hanya dua yang PAD-nya melebihi dana transfer, yaitu pemerintah provinsi dengan Kota Bekasi yang lainnya kalah dengan dana transfer," jelasnya.
Selain itu, pemda di Jabar juga jangan terlalu mengandalkan dana transfer daerah dari pusat. Sebab, jika pendapatan pusat berkurang otomatis akan dipotong untuk daerah.
"Kalau seandainya mengandalkan dana transfer, kita tahu PAD-nya kurang, nanti habis untuk belanja pegawai gaji dan lain-lain termasuk operasional pegawai yang enggak perlu. Makanya perlu diefisiensikan betul belanjanya, belanja juga jangan dihabisin di akhir tahun saja, tapi dibuat per tiga bulan target, empat bulan target, uang yang beredar di masyarakat harus ada," terangnya.
Tito menyebut, uang yang beredar di masyarakat saat ini dapat memperkuat daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi rumah tangga.
"Angka konsumsi rumah tangga itu kontributor utama angka pertumbuhan ekonomi, kalau konsumsi rumah tangganya turun, maka pertumbuhan ekonominya melambat nantinya," tandasnya.
(shf)
Lihat Juga :
