DPRD Jabar Apresiasi Langkah Cepat Ridwan Kamil Salurkan Bansos Wabah COVID-19

BANDUNG - DPRD Jawa Barat mengapresiasi langkah Gubernur Jabar, Ridwan Kamil yang memutuskan lebih awal menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19.

Menurut Wakil Ketua DPRD Jabar Oleh Soleh, gerak cepat Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil untuk menyalurkan bansos yang dananya berasal dari APBD Jabar itu patut diapresiasi.

Bahkan, dia menilai, Pemprov Jabar terbilang responsif dalam melakukan sejumlah upaya penanggulangan COVID-19, termasuk dampak sosial ekonomi dengan menyalurkan bansos dan menyiapkan anggaran hingga Rp4 triliun. "Kang Emil cukup responsif dengan berbagai inovasi dan kolaborasi," kata Oleh, Jumat (1/5/2020).

Menurutnya, persoalan penanganan COVID-19 merupakan persoalan global. Diakuinya, langkah responsif Ridwan Kamil tak akan sempurna karena harus mengoordinasikan peran antarkabuapten/kota hingga provinsi. "Responsnya sudah betul, segi bantuan sudah oke," ujar dia.

Meski mengapresiasi gerak cepat Pemprov Jabar dalam penyaluran bansos, namun Oleh tetap menekankan pentingnya perbaikan dan validasi data menerima bansos sebagai pekerjaan rumah bersama, baik Pemprov Jabar maupun pemerintah kabupaten/kota.

"Ada beberapa hal yang harus kita luruskan dan meluruskan data ini harus dikerjakan sama-sama dan kepedulian bersama," kata legislator dari Fraksi PKB ini.

Oleh pun mengapresiasi inisiatif Ridwan Kamil yang mengagas Gerakan Nasi Bungkus selain bansos provinsi sebagai bagian dari 9 pintu bansos yang disiapkan bagi masyarakat terdampak COVID-19.

Dia menyebut, gerakan tersebut sebagai wujud gotong royong yang perlu terus digaungkan. "Saya apresiasi yang dilakukan Gubernur dengan semangat gotong royongnya itu," ujar dia.

Sementara itu, Anggota Fraksi PKS DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya pun tak mempersoalkan kecepatan penyaluran bansos oleh Pemprov Jabar. Hal itu pun menurutnya bukan menjadi penyebab persoalan bansos belakangan menjadi gaduh. Sebab, letak persoalan sebenarnya adalah data penerima bansos.

"Data yang sepotong-sepotong itu mengakibatkan tidak nyambungnya kondisi di lapangan dengan (masyarakat) yang diberi harapan" tutur Abdul Hadi.