Dorong Produktivitas Pertanian di Bone, 4.800 Ton Pupuk Bersubsidi Disiapkan

BONE - Peningkatan produktivitas padi dan kesejahteraan petani di Bone, Sulawesi Selatan terus didorong dengan menyediakan stok pupuk bersubsidi lebih dari 4.800 ton pada awal Juli 2024.

Lahan pertanian di Bone sebagian besar merupakan lahan tadah hujan. Agar tetap produktif, pemerintah melakukan perbaikan irigasi melalui bantuan 300 pompa untuk irigasi.



Karena selama ini petani hanya mengandalkan air hujan untuk pengairan, sehingga dalam setahun, petani hanya bertani satu kali saja.

Dukungan ini untuk mendorong suksesnya program pompanisasi yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungannya di Desa Jaling, Awangpone, Bone pada Kamis (4/7/2024) lalu.

Dengan adanya bantuan pompa irigasi dari pemerintah, petani di Bone sekarang sudah bisa menggarap lahannya hingga tiga kali dalam setahun, sudah seperti lahan pertanian di Indonesia pada umumnya.

"Agar mendapatkan hasil yang optimal tentu diperlukan ketersediaan pupuk sehingga produktivitasnya meningkat dan kesejahteraan petani juga bertambah. Pupuk Indonesia di sini hadir menjalankan perannya dengan menyediakan stok pupuk bersubsidi sesuai dengan regulasi," kata Direktur Transformasi Bisnis Pupuk Indonesia, Panji Winanteya Ruky dalam keterangannya, Sabtu (6/7/2024).


Pada tahun ini, sebanyak 137.342 ton pupuk bersubsidi dialokasikan ke Bone. Rinciannya pupuk Urea 61.500 ton, NPK Phonska 61.290 ton, NPK Kakao 2.100 ton dan pupuk organik sebanyak 12.452 ton.

Adapun stok pupuk bersubsidi yang kini ada di kios dan bisa langsung ditebus petani Bone. Stok pupuk ini aman untuk memenuhi kebutuhan petani di Bone selama 14 hari ke depan.

Sementara itu, guna menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di 27 kecamatan di Bone, Pupuk Indonesia juga menyiapkan sejumlah fasilitas penunjang. Diantaranya 4 gudang Lini III (tingkat kabupaten), 7 distributor, 139 kios, serta 5 petugas lapang yang akan memastikan distribusi dan penyaluran berjalan sesuai dengan aturan, termasuk melakukan pengawasan bersama dengan aparat pemerintah.

Panji menjelaskan, pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi harus diperketat karena terdapat ketentuan untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi harus memenuhi kriteria yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024.

Selain itu, komoditas strategis yang berhak menerima subsidi pupuk dibatasi sembilan komoditas saja. Antara lain padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, dan kakao.

"Bagi petani yang tidak tercatat sebagai penerima pupuk bersubsidi, kami sudah menyiapkan solusinya melalui pupuk nonsubsidi yang juga bisa didapatkan di kios-kios. Kami berharap stok pupuk yang ada bisa diserap petani dengan optimal sehingga produktivitas dan kesejahteraannya dapat terus ditingkatkan," ujarnya.