Doyan Main Judi Online, ASN Jabar Siap-siap Terima Sanksi Berat
loading...
A
A
A
BANDUNG - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat akan memberikan sanksi berat kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar yang kedapatan bermain judi online atau slot.
Kepala BKD Jabar, Sumasna mengatakan, sanksi bagi ASN yang kedapatan bermain judi online bisa berupa sanksi sedang hingga berat.
"Dalam PP 94 tahun 2021 tentang Disiplin ASN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara maka dikenakan sanksi untuk kategori pelanggaran, ringan, sedang atau berat setelah ditindaklanjuti dengan BAP," tegas Sumasna, Selasa (18/6/2024).
Oleh karena itu, pihaknya meminta agar para ASN di lingkungan Pemprov Jabar dapat bekerja dengan baik tanpa terpengaruhi judi online.
"PP 94 tahun 2021 tentang Disiplin ASN, kewajiban ASN salah satunya adalah menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan," katanya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya meminta, Pemprov Jabar bersama Forkopimda membuat fakta integritas untuk memberantas judi online.
Pria yang akrab disapa Gus Ahad ini menilai, fakta integritas ini tergolong ampuh. Hal itu terbukti untuk meminimalisir praktik jual beli kursi dalam proses PPDB.
Kepala BKD Jabar, Sumasna mengatakan, sanksi bagi ASN yang kedapatan bermain judi online bisa berupa sanksi sedang hingga berat.
"Dalam PP 94 tahun 2021 tentang Disiplin ASN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara maka dikenakan sanksi untuk kategori pelanggaran, ringan, sedang atau berat setelah ditindaklanjuti dengan BAP," tegas Sumasna, Selasa (18/6/2024).
Oleh karena itu, pihaknya meminta agar para ASN di lingkungan Pemprov Jabar dapat bekerja dengan baik tanpa terpengaruhi judi online.
"PP 94 tahun 2021 tentang Disiplin ASN, kewajiban ASN salah satunya adalah menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan," katanya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya meminta, Pemprov Jabar bersama Forkopimda membuat fakta integritas untuk memberantas judi online.
Pria yang akrab disapa Gus Ahad ini menilai, fakta integritas ini tergolong ampuh. Hal itu terbukti untuk meminimalisir praktik jual beli kursi dalam proses PPDB.