IPOS Forum 2024 di Medan Dorong Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat
loading...
A
A
A
4. Peningkatan Pendampingan dan Edukasi.
5. Pengalokasian Dana yang Efektif.
6. Penanganan Masalah Legalitas dan Kawasan Hutan: Diperlukan intervensi tingkat eksekutif untuk menangani masalah tumpang tindih lahan sawit dengan kawasan hutan.
7. Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha dan Pejabat Birokrasi.
8. Kolaborasi antara Pemerintah, Akademisi, dan Pemangku Kepentingan.
9. Mengurai Simpul Birokrasi melalui Integrasi Kebijakan dalam Pelaksanaan Regulasi.
10. Integrasi Kebijakan dan Kelembagaan untuk Keberlanjutan Industri Sawit termasuk pembentukan Badan Sawit Nasional.
Rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan PSR dan meningkatkan produksi sawit nasional.
5. Pengalokasian Dana yang Efektif.
6. Penanganan Masalah Legalitas dan Kawasan Hutan: Diperlukan intervensi tingkat eksekutif untuk menangani masalah tumpang tindih lahan sawit dengan kawasan hutan.
7. Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha dan Pejabat Birokrasi.
8. Kolaborasi antara Pemerintah, Akademisi, dan Pemangku Kepentingan.
9. Mengurai Simpul Birokrasi melalui Integrasi Kebijakan dalam Pelaksanaan Regulasi.
10. Integrasi Kebijakan dan Kelembagaan untuk Keberlanjutan Industri Sawit termasuk pembentukan Badan Sawit Nasional.
Rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan PSR dan meningkatkan produksi sawit nasional.
(hri)
Lihat Juga :
