Ini Imbauan Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin Soal PPDB 2024
loading...
A
A
A
Sementara itu, Plh Kepala Disdik Jabar, Ade Afriandi mengatakan, bahwa untuk PPDB tahap 1 akan dilaksanakan tanggal 3-7 Juni untuk jalur zonasi dan afirmasi. Kemudian tahap kedua, pada 24-28 Juni untuk jalur perpindahan maupun prestasi.
”Terkait kesiapan kami, tentu sistem untuk melayani pendaftaran secara online, kami lakukan simulasi secara terus-menerus untuk melakukan mitigasi risiko terhadap wilayah yang sama sekali tidak ada, kemudian yang mungkin sinyalnya lemot,” kata Ade.
Selain itu, pihaknya juga akan turut membantu masyarakat calon peserta didik yang tidak memiliki alat. ”Kami juga akan siapkan untuk hal seperti itu, karena prinsipnya walaupun PPDB online, yang offline juga kami siapkan. Terutama dalam kondisi seperti itu,” ungkapnya.
Disinggung soal kuota per sekolah, Ade mengatakan bahwa sesuai dengan peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) itu disesuaikan dengan rombongan belajar.
”Kapasitas misalkan di maksimum 12 rombongan belajar. Dan 1 rombongan belajar 36 peserta didik. Kalau berbicara persentase, digabung negeri dan swasta. Dari data yang saya baca, 103 persen fasilitas untuk menampung peserta didik tersedia,” jelasnya.
Untuk itu, pihaknya mengimbau masyarakat untuk tidak perlu khawatir. Sebab, baik sekolah negeri atau swasta bisa menyediakan fasilitas untuk pelayanan pendidikan. ”Tidak semua ingin masuk SMA, karena data yang ada, jumlah SMK lebih besar dari SMA,” tandasnya.
”Terkait kesiapan kami, tentu sistem untuk melayani pendaftaran secara online, kami lakukan simulasi secara terus-menerus untuk melakukan mitigasi risiko terhadap wilayah yang sama sekali tidak ada, kemudian yang mungkin sinyalnya lemot,” kata Ade.
Selain itu, pihaknya juga akan turut membantu masyarakat calon peserta didik yang tidak memiliki alat. ”Kami juga akan siapkan untuk hal seperti itu, karena prinsipnya walaupun PPDB online, yang offline juga kami siapkan. Terutama dalam kondisi seperti itu,” ungkapnya.
Disinggung soal kuota per sekolah, Ade mengatakan bahwa sesuai dengan peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) itu disesuaikan dengan rombongan belajar.
”Kapasitas misalkan di maksimum 12 rombongan belajar. Dan 1 rombongan belajar 36 peserta didik. Kalau berbicara persentase, digabung negeri dan swasta. Dari data yang saya baca, 103 persen fasilitas untuk menampung peserta didik tersedia,” jelasnya.
Untuk itu, pihaknya mengimbau masyarakat untuk tidak perlu khawatir. Sebab, baik sekolah negeri atau swasta bisa menyediakan fasilitas untuk pelayanan pendidikan. ”Tidak semua ingin masuk SMA, karena data yang ada, jumlah SMK lebih besar dari SMA,” tandasnya.
(ams)
Explore More