Ini Imbauan Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin Soal PPDB 2024
Rabu, 29 Mei 2024 - 08:00 WIB
loading...
Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin meminta orang tua siswa untuk tidak memaksakan diri dan berbuat kecurangan dalam proses PPDB 2024. Foto/Pemprov Jabar
A
A
A
BANDUNG - Orang tua siswa diminta untuk tidak memaksakan diri dan berbuat kecurangan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jawa Barat 2024. Hal itu ditegaskan Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin.
Bey mengatakan, meski seluruh pihak sudah berkomitmen menyelenggarakan PPDB yang bersih dan transparan, peran orang tua siswa dalam mewujudkan komitmen ini sangat penting agar proses PPDB di Jawa Barat berjalan dengan baik.
”Mohon diedukasi masyarakat. Bahwa tidak diterima di sekolah (yang diinginkan) itu bukan akhir dari segalanya,” kata Bey usai menghadiri Penandatanganan Pakta Integritas PPDB Jabar 2024 di aula SMA Negeri 8 Kota Bandung, Selasa (28/5/2024).
Baca Juga: Modus Numpang Kartu Keluarga Tak Bisa Lagi Daftar PPDB 2024
Menurut dia, saat ini sudah banyak sekolah SMA/SMK/MI yang kualitasnya sudah lebih baik. Karena itu, dia meminta orang tua siswa untuk tidak memaksakan diri jika anaknya gagal diterima di sekolah tujuan dan lantas mencari jalan lain di luar aturan.
”Masih banyak sekolah lain. Mereka menata dengan baik kok. Dan sekolah swasta juga sudah banyak yang bagus. Jadi artinya jangan hanya tertuju pada satu sekolah. Jadi mulai diberitahukan kepada masyarakat,” ucapnya.
Orang tua siswa yang masih terjebak dengan cap sekolah favorit atau unggulan. Saat anaknya gagal masuk mendorong praktik jual beli kursi atau titip-titipan. ”Cari alternatif yang penting anak dapat pendidikan. Banyak opsi. Secara online,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Bey pun meminta agar orang tua tidak memasrahkan peran pendidikan anak hanya pada sekolah. Mengingat, posisi paling utama dalam tumbuh kembang anak ada pada orang tua.
Baca Juga: 10 SMA Terbaik di Indonesia Berdasar Peringkat LTMPT 2022, Acuan PPDB 2024
“Orangtua bisa mengajarkan juga. Banyak hal lain yang perlu diajarkan, tidak hanya di sekolah. Untuk menjadikan anak berkembang sesuai dengan umur dan menjadi manusia seutuhnya," tuturnya.
Sementara itu, Plh Kepala Disdik Jabar, Ade Afriandi mengatakan, bahwa untuk PPDB tahap 1 akan dilaksanakan tanggal 3-7 Juni untuk jalur zonasi dan afirmasi. Kemudian tahap kedua, pada 24-28 Juni untuk jalur perpindahan maupun prestasi.
”Terkait kesiapan kami, tentu sistem untuk melayani pendaftaran secara online, kami lakukan simulasi secara terus-menerus untuk melakukan mitigasi risiko terhadap wilayah yang sama sekali tidak ada, kemudian yang mungkin sinyalnya lemot,” kata Ade.
Selain itu, pihaknya juga akan turut membantu masyarakat calon peserta didik yang tidak memiliki alat. ”Kami juga akan siapkan untuk hal seperti itu, karena prinsipnya walaupun PPDB online, yang offline juga kami siapkan. Terutama dalam kondisi seperti itu,” ungkapnya.
Disinggung soal kuota per sekolah, Ade mengatakan bahwa sesuai dengan peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) itu disesuaikan dengan rombongan belajar.
”Kapasitas misalkan di maksimum 12 rombongan belajar. Dan 1 rombongan belajar 36 peserta didik. Kalau berbicara persentase, digabung negeri dan swasta. Dari data yang saya baca, 103 persen fasilitas untuk menampung peserta didik tersedia,” jelasnya.
Untuk itu, pihaknya mengimbau masyarakat untuk tidak perlu khawatir. Sebab, baik sekolah negeri atau swasta bisa menyediakan fasilitas untuk pelayanan pendidikan. ”Tidak semua ingin masuk SMA, karena data yang ada, jumlah SMK lebih besar dari SMA,” tandasnya.
Bey mengatakan, meski seluruh pihak sudah berkomitmen menyelenggarakan PPDB yang bersih dan transparan, peran orang tua siswa dalam mewujudkan komitmen ini sangat penting agar proses PPDB di Jawa Barat berjalan dengan baik.
”Mohon diedukasi masyarakat. Bahwa tidak diterima di sekolah (yang diinginkan) itu bukan akhir dari segalanya,” kata Bey usai menghadiri Penandatanganan Pakta Integritas PPDB Jabar 2024 di aula SMA Negeri 8 Kota Bandung, Selasa (28/5/2024).
Baca Juga: Modus Numpang Kartu Keluarga Tak Bisa Lagi Daftar PPDB 2024
Menurut dia, saat ini sudah banyak sekolah SMA/SMK/MI yang kualitasnya sudah lebih baik. Karena itu, dia meminta orang tua siswa untuk tidak memaksakan diri jika anaknya gagal diterima di sekolah tujuan dan lantas mencari jalan lain di luar aturan.
”Masih banyak sekolah lain. Mereka menata dengan baik kok. Dan sekolah swasta juga sudah banyak yang bagus. Jadi artinya jangan hanya tertuju pada satu sekolah. Jadi mulai diberitahukan kepada masyarakat,” ucapnya.
Orang tua siswa yang masih terjebak dengan cap sekolah favorit atau unggulan. Saat anaknya gagal masuk mendorong praktik jual beli kursi atau titip-titipan. ”Cari alternatif yang penting anak dapat pendidikan. Banyak opsi. Secara online,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Bey pun meminta agar orang tua tidak memasrahkan peran pendidikan anak hanya pada sekolah. Mengingat, posisi paling utama dalam tumbuh kembang anak ada pada orang tua.
Baca Juga: 10 SMA Terbaik di Indonesia Berdasar Peringkat LTMPT 2022, Acuan PPDB 2024
“Orangtua bisa mengajarkan juga. Banyak hal lain yang perlu diajarkan, tidak hanya di sekolah. Untuk menjadikan anak berkembang sesuai dengan umur dan menjadi manusia seutuhnya," tuturnya.
Sementara itu, Plh Kepala Disdik Jabar, Ade Afriandi mengatakan, bahwa untuk PPDB tahap 1 akan dilaksanakan tanggal 3-7 Juni untuk jalur zonasi dan afirmasi. Kemudian tahap kedua, pada 24-28 Juni untuk jalur perpindahan maupun prestasi.
”Terkait kesiapan kami, tentu sistem untuk melayani pendaftaran secara online, kami lakukan simulasi secara terus-menerus untuk melakukan mitigasi risiko terhadap wilayah yang sama sekali tidak ada, kemudian yang mungkin sinyalnya lemot,” kata Ade.
Selain itu, pihaknya juga akan turut membantu masyarakat calon peserta didik yang tidak memiliki alat. ”Kami juga akan siapkan untuk hal seperti itu, karena prinsipnya walaupun PPDB online, yang offline juga kami siapkan. Terutama dalam kondisi seperti itu,” ungkapnya.
Disinggung soal kuota per sekolah, Ade mengatakan bahwa sesuai dengan peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) itu disesuaikan dengan rombongan belajar.
”Kapasitas misalkan di maksimum 12 rombongan belajar. Dan 1 rombongan belajar 36 peserta didik. Kalau berbicara persentase, digabung negeri dan swasta. Dari data yang saya baca, 103 persen fasilitas untuk menampung peserta didik tersedia,” jelasnya.
Untuk itu, pihaknya mengimbau masyarakat untuk tidak perlu khawatir. Sebab, baik sekolah negeri atau swasta bisa menyediakan fasilitas untuk pelayanan pendidikan. ”Tidak semua ingin masuk SMA, karena data yang ada, jumlah SMK lebih besar dari SMA,” tandasnya.
(ams)
Lihat Juga :
