Aktivis Soroti Dugaan Kolusi Pembuatan Dokumen Lingkungan Hidup di Banten

SERANG - Sejumlah aktivis menyoroti dugaan kolusi pada pembuatan dokumen lingkungan hidup di Banten yang hingga kini belum ditindak lanjuti oleh pihak terkait.

Dari 370 perusahaan yang masuk dalam kategori pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Banten, diketahui penerbitan dokumen terkait yang paling banyak merupakan jenis usaha pertambangan.



Menurut Aktivis dari Satya Peduli Banten, sektor inilah yang memiliki aroma dugaan kolusi paling kencang.

"Dari informasi, harga jasa konsultan dalam pembuatan dokumen lingkungan hidup dibandrol mulai dari Rp150 juta. Anggaran ini dinilai logis karena selain proses pembuatan dokumen, ada juga ekspose kepada warga dan instansi terkait. Padahal di dalamnya diduga terselip biaya-biaya 'siluman' bagi oknum pejabat yang diberi judul budget narasumber," kata Direktur Eksekutif Satya Peduli Banten, Sojo Dibacca, Sabtu (16/5/2024).

Biaya-biaya itu dinilai membuat harga jasa konsultan tersebut menjadi fantastis. Sojo mengungkapkan 'titipan-titipan' di dalam anggaran dimaksud diduga merupakan cara dalam penyampaian gratifikasi kepada oknum pejabat guna memuluskan langkah pengusaha dalam menempuh persetujuan dokumen lingkungan.

"Jadi koreksi dan masukan negatif dalam ekspose dokumen lingkungannya menjadi sangat minim dan bisa ditoleransi. Ini bahaya, karena efeknya perusaan yang lolos dari filter proses itu bisa menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak ke masyarakat," jelasnya.



Sementara itu, kondisi laut di Perairan perbatasan Kecamatan Bojonegara-Puloampel, Kabupaten Serang terpantau berwarna hitam pekat diduga tercemar limbah perusahaan.

“Ya kalau lautnya hitam begini gimana ada ikannya kang? Kalau habis hujan hitam gini lautnya. Kalau enggak salah dari gunungan limbah batu bara di situ,” ungkap Latif, nelayan asal Cilegon.

Persoalan pencemaran lingkungan juga terjadi di Kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon. Sejumlah perusahaan gula rafinasi diduga membuang limbahnya di atas lahan kosong dekat Pelabuhan Banten.

“Limbah akan mengering pada musim panas sehingga baunya tersamarkan. Namun pada musim penghujan kembali cair sehingga menyebabkan bau tak sedap kembali menyeruak. Air untuk mandi dan masak nasi terpaksa beli dari luar selama ini,” ujar Rosid, seorang warga Kepuh.

Lurah Kepuh, Suroto kepada wartawan mengakui bahwa dirinya sering mendapatkan aduan dari warga dan lembaga terkait mengenai bau dari limbah di wilayahnya. “Ada aduan. Saya akan ngecek,” katanya.

Persoalan lain ditemui di Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang. Sebuah lokasi bekas pertambangan galian C dituding tidak sesuai analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Galian itu telah menelan dua orang korban jiwa warga setempat setelah tewas tenggelam di area bekas galian yang ditinggalkan begitu saja.

“Berbicara AMDAL kayaknya tidak sesuai. Perusahaan dengan pemukiman ini terlalu dekat, terus ditambah tidak ada batas pengaman,” tutur Ades Suntama, warga yang juga Ketua Karang Taruna Desa Batukuda, Kecamatan Mancak.

Ketua DPD LSM Gerak Indonesia Provinsi Banten Arohman Ali beberapa waktu lalu menjelaskan, semua peristiwa yang merugikan lingkungan dan masyarakat itu diduga bersumber dari pengurusan dokumen lingkungan di DLHK Banten.

“Semua industri itu kan regulasinya harus memiliki dokumen lingkungan yang harus mendapat persetujuan dari pemerintah. Nah dokumen lingkungan macam apa yang kok hasilnya tetap mencemari lingkungan?” paparnya.

Akademisi Teknik Lingkungan Universitas Banten Jaya (Unbaja) Serang Frebhika Sri Puji menilai perlunya aparat penegak hukum untuk menelusuri dugaan praktik kolusi atau suap dalam pengurusan dokumen lingkungan ini.

“Saya kira perlu (diselidiki oleh aparat penegak hukum). Kan, ada hukum lingkungan (UU 32/ 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkngan Hidup),” ujarnya.