Upacara Sederhana Namun Khidmat Warga Sereh Sentani Papua

Selasa, 18 Agustus 2020 - 07:15 WIB
loading...
Upacara Sederhana Namun...
Ilustrasi Bendera Merah Putih. Foto/SINDOnews/Dok
A A A
JAYAPURA - Warga masyarakat Kampung Sereh, Kabupaten Jayapura , menggelar upacara HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia secara sederhana.

Upacara digelar di pendopo adat Sereh Sentani dan dihadiri sekitar 50 orang termasuk Ondofolo Yanto Uluay. Selaku pemimpin upaya adalah Tokoh Pemuda Adat Sereh Stenly Ondikeleuw. (baca juga: Komunitas Mollo Jayapura Gelar Upacara Kemerdekaan di Dasar Laut )

Mengenakan seragam kaos hijau bertulis Dirgahayu Indonesia ke 75, Indonesia Maju, jalannya upacara berlangsung khidmat meski cukup sederhana. Tidak ada pengibaran bendera, yang ada para peserta melakukan penghormatan terhadap Bendera Merah Putih yang telah terpasang di baliho yang terdapat pada pendopo tersebut. (Baca juga: Pemain Naturalisasi Persib Ikut Rayakan Hari Kemerdekaan Indonesia )

Ondofolo Yanto Eluay mengatakan, upacara tersebut digelar dalam kesederhanaan akibat Pandemi COVID-19.

"Kan Upacara dilapangan juga ada pembatasan peserta, jadi kami buat sendiri di Pendopo," kata dia, Senin (17/8/2020).

Meski hanya diikuti beberapa warga, Namun dikatakan protokol kesehatan tetap diterapkan. Masker seragam bercorak merah putih juga disiapkan.

"Kami gunakan masker, meski sederhana ya, tapi kami patuhi protokol kesehatan yang disampakam pemerintah. Jarak para peserta juga diatur," kata dia.

Dalam momentum HUT ke-75 Kemerdekaan tersebut, pihaknya menegaskan jika adat Sentani mendukung penuh kebijakan Pemerintah Pusat di Papua khusunya di Wilayah Kabupaten Jayapura.

"Kami dukung penuh program pemerintah untuk Papua. Termasuk Otonomi Khusus. Kami berharap program ini terus berlanjut, karena rakyat Papua dan Pembangunan di Papua masih sangat butuh support dari pusat melalui Otsus. Jadi Otsus kami harap tetap lanjut," kata dia.

Sementara Stenly Ondikeleuw dalam kesempatan tersebut meminta Otsus Papua di evaluasi menyeluruh. Kekurangan pada periode Pertama menjadi perbaikan untuk Jilid II.

"Wajar kalau ada yang menolak Otsus Jilid II, karena Papua ini kan luas, jadi ada yang belum maksimal. Namun jangan juga melihat Otsus ini gagal. Yang salah dan perlu direvisi itu pengelolaannya, bukan menolak Otsus Jilid II. Perlu dievakuasi menyeluruh agar Otsus Jilid II mendatang bisa tepat sasaran dan mampu mensejahterakan rakyat Papua," pungkas dia.
(nth)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.6614 seconds (0.1#10.140)