Tagihan BPJS Kesehatan Warga Tak Mampu Membengkak, Kadinkes Malang Dicopot
Kamis, 18 April 2024 - 15:59 WIB
loading...
A
A
A
“Kesalahan yang dilakukan terkait penggunaan anggaran BPJS karena melebihi pagu yang ditentukan oleh APBD. Jadi terjadi kelebihan mengakibatkan tagihan BPJS sebesar Rp87 miliar," jelasnya.
Baca juga; 7 Tempat Wisata di Kabupaten Malang Bakal Buka, Ini Daftarnya
Tagihan Rp8 miliar tersebut terjadi hanya dalam waktu tiga bulan saja pada bulan Februari, Maret, dan April 2024. Hal itu membuat Pemkab Malang menghentikan sementara pelayanan kesehatan BPJS untuk warga miskin di Kabupaten Malang sejak Juli 2024.
Inspektur Inspektorat Kabupaten Malang, Nurcahyo mengungkapkan, Kadinkes Kabupaten Malang melakukan pelanggaran berat pada penggunaan APBD Kabupaten Malang. Jadi pencopotan jabatan dan penonaktifan selama 1 tahun adalah hal yang wajar.
"Tapi nanti akan dilakukan evaluasi lagi atas kesalahan sehingga terjadinya tagihan yang melebihi dari ketentuan," pungkasnya.
Baca juga; 7 Tempat Wisata di Kabupaten Malang Bakal Buka, Ini Daftarnya
Tagihan Rp8 miliar tersebut terjadi hanya dalam waktu tiga bulan saja pada bulan Februari, Maret, dan April 2024. Hal itu membuat Pemkab Malang menghentikan sementara pelayanan kesehatan BPJS untuk warga miskin di Kabupaten Malang sejak Juli 2024.
Inspektur Inspektorat Kabupaten Malang, Nurcahyo mengungkapkan, Kadinkes Kabupaten Malang melakukan pelanggaran berat pada penggunaan APBD Kabupaten Malang. Jadi pencopotan jabatan dan penonaktifan selama 1 tahun adalah hal yang wajar.
"Tapi nanti akan dilakukan evaluasi lagi atas kesalahan sehingga terjadinya tagihan yang melebihi dari ketentuan," pungkasnya.
(wib)
Lihat Juga :
