BEM Kema Unpad Ikuti Aksi 'Jakarta Lautan Api' Hari Ini
Senin, 18 Maret 2024 - 11:34 WIB
loading...
A
A
A
"Melihat beberapa waktu ke belakang, harga beras naik, harga komoditas lain naik. Muncul beberapa narasi katanya menguntungkan petani, namun di satu sisi sebenarnya apakah yang diuntungkan 100 persen kepada petani atau ke kelompok-kelompok tertentu," ungkapnya.
Menurutnya, dengan menstabilkan harga bahan pokok khususnya berat akan mampu menunjang kebutuhan masyarakat maupun petani ke depannya.
"Kami meminta stabilitas bukan turunkan. Kalau misalnya diturunkan, barangkali petani merasa dirugikan kembali dan sebagainya. Tapi kita meminta stabilitas bagaimana harga bahan pokok ini mampu menunjang kebutuhan masyarakat maupun petani kedepannya," jelasnya.
Dikatakan Darda, BEM Kema Unpad memiliki 12 tuntutan hasil kajian kolektif dari pandangan setiap fakultas yang ada di Unpad, di antaranya:
1. Kembalikan Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
2. Cabut Pasal TNI POLRI dapat mengisi jabatan ASN pada RPP Manajemen ASN dan Tolak Segala bentuk Dwi Fungsi TNI POLRI
3. Cabut Undang-Undang No.6 Tahun 2003 Tentang Cipta Kerja
4. Revisi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP pada pasal-pasal yang membatasi kebebasan berekspresi
Menurutnya, dengan menstabilkan harga bahan pokok khususnya berat akan mampu menunjang kebutuhan masyarakat maupun petani ke depannya.
"Kami meminta stabilitas bukan turunkan. Kalau misalnya diturunkan, barangkali petani merasa dirugikan kembali dan sebagainya. Tapi kita meminta stabilitas bagaimana harga bahan pokok ini mampu menunjang kebutuhan masyarakat maupun petani kedepannya," jelasnya.
Dikatakan Darda, BEM Kema Unpad memiliki 12 tuntutan hasil kajian kolektif dari pandangan setiap fakultas yang ada di Unpad, di antaranya:
1. Kembalikan Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
2. Cabut Pasal TNI POLRI dapat mengisi jabatan ASN pada RPP Manajemen ASN dan Tolak Segala bentuk Dwi Fungsi TNI POLRI
3. Cabut Undang-Undang No.6 Tahun 2003 Tentang Cipta Kerja
4. Revisi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP pada pasal-pasal yang membatasi kebebasan berekspresi
Lihat Juga :
