Gubernur Pastikan Proyek Kereta Api Jalan Terus, Sebut Semua Pihak Bekerja Maksimal
Sabtu, 15 Agustus 2020 - 06:00 WIB
loading...
Proyek kereta lintas Makassar-Parepare sepanjang 44 kilometer (km) dari Barru ke Palanro. Foto : SINDOnews/Maman Sukirman
A
A
A
MAKASSAR - Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah memastikan pembangunan jalur Kereta Api (KA) Makassar-Parepare terus berjalan. Berbagai pihak yang terlibat terus bekerja maksimal menyelesaikan proses pembebasan lahan. Baca : Gubernur dan Menhub Rapat Virtual Bahas Progres Jalur Kereta Api Sulsel
Sebelumnya Sekretaris Direktorat Jendral Perkeretapian Zulmafendi menyoroti lambatnya progres pembangunan jalur KA tersebut. Bahkan mengancam akan mengalihkan pembangunannya ke Pulau Jawa karena permasalahan pembebasan lahan yang berlarut-larut. "Nggak usah ngancam-ngancamlah. Ini bukan ranahnya untuk mengancam-ancam. Kita sudah bekerja maksimal," ujar Nurdin yang dimintai tanggapannya terkait hal tersebut, kemarin.
Nurdin menegaskan, berbagai pihak kompak mengawal percepatan pembangunan KA Makassar-Parepare . Persoalan pembebasan lahan, disinergikan bersama badan pertanahan nasional (BPN), hingga Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel bersama pemerintah daerah.
"Tinggal siapkan dananya untuk pembebasan lahan kita selesaikan. Kita kompak, kok. Pertanahan, Kajati, siang malam kumpulin pemerintah daerah, kumpulin masyarakat. Jadi tidak usah pakai (ancam-ancam) itu," tutur dia.
Ditambahkan, pembayaran akan dilakukan jika lahan sudah dipastikan siap. "Kita ini tinggal kesiapan anggaran untuk pembebasan lahan, ketika lahan siap," sambung Nurdin. Baca Juga : Persiapan Pembangunan Twin Tower, Gubernur Tinjau Lahan CPI
Mantan bupati Bantaeng dua periode ini pun meminta masyarakat tidak menghalang-halangi pembangunan KA. Toh, kata Nurdin, proyek strategis nasional tersebut dibangun demi kepentingan umum. "Jadi gini, jadi tidak ada alasan masyarakat itu menghalangi pembangunan. Karena rambu-rambunya sudah ada. Kalau mereka tidak mau (bebaskan lahan), kan ada konsinyasi. Karena ini kepentingan umum," jelas Nurdin.
Diketahui, Sekretaris Direktorat Jendral Perkeretapian Zulmafendi sempat memimpin rapat koordinasi percepatan pembangunan KA Makassar-Parepare di kantor Bupati Maros, Kamis (13/08/2020) lalu. Dia menyoroti masih lambatnya pembebasan lahan, utamanya di Kabupaten Maros.
Sementara Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel , Muhammad Arafah mengemukakan, percepatan pembangunan KA ini terfokus pada pembebasan lahan. Tahun ini difokuskan pada wilayah Kabupaten Pangkep dan Maros.
Khusus Pangkep, progres pembebasan lahannya cukup baik. Pekan depan ditargetkan sudah mencapai 40% dari target 1.970 bidang lahan yang dibutuhkan. "Kalau di Pangkep hampir praktis tidak ada masalah. Tinggal menunggu waktu saja dan diprediksi teman-teman perkeretaapian bulan depan kemungkunan sudah 75%," sebut Arafah kepada SINDOnews.
Sementara di Maros diakui melambat. Dari kebutuhan 857 bidang lahan, baru terproses 22%. Makanya, Maros menjadi perhatian. Pemerintah daerah diminta untuk gencar melakukan mediasi kepada warga agar pembebasan lahan lancar. Belum lagi, Maros disebut sebagai titik sentral jalur KA Makassar-Parepare.
"Waktu rapat kemarin itu juga fokus menekankan kepada 16 bidang yang ada di Mandai, Maros. Mandai inikan sangat sentral, karena disinilah titik tolak dari Mandai ke Makassar. Cuma ada kendala karena ada penolakan warga," paparnya.
Apalagi tahun depan akan direncanakan pembangunan rel KA untuk jalur Mandai ke Makassar New Port (MNP). Dengan panjang trek sekitar 16 kilometer. Makanya, lanjut Arafah, pertemuan terakhir berbagai pihak diminta memaksimalkan percepatan pembebasan lahan. Pemerintah daerah setempat mesti mendukung penuh, dibantu unsur forkopimda.
"Kalau konstruksi pembangunan relnya kan sangat tergantung pada pembebasan lahan. Tapi yang sudah selesai kan kalau tidak salah sekitar 60 kilometer yang dari Barru-Garongkong. Barru-Pangkep sementara sebagian proses penimbunan. Kemudian di Pareparwa masih ada sedikit. Tapi kalau wilayah Barru saya kira aman," urai Arafah.
Diapun berharap warga setempat bisa ikut pembangunan KA Makassar-Parepare. Proyek ini dikatakan tidak hanya akan menjadi ikon baru Sulsel saja, namun bisa memacu pertumbuhan ekonomi Sulsel yang berbuntut pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sendiri.
"Mudah-mudahan dengan sinergi berbagai pihak, dukungan dari pemprov, tidak ada kendala sehingga kereta api ini bisa dinikmati masyarakat kita. Kereta api ini dibangun juga kan untuk kepentingan umum, makanya kita harap warga ikut mendukung," harap Arafah. Baca Lagi : Gubernur Harap Perseroda Jadi Tulang Punggung Pemprov Sulsel
Sebelumnya Sekretaris Direktorat Jendral Perkeretapian Zulmafendi menyoroti lambatnya progres pembangunan jalur KA tersebut. Bahkan mengancam akan mengalihkan pembangunannya ke Pulau Jawa karena permasalahan pembebasan lahan yang berlarut-larut. "Nggak usah ngancam-ngancamlah. Ini bukan ranahnya untuk mengancam-ancam. Kita sudah bekerja maksimal," ujar Nurdin yang dimintai tanggapannya terkait hal tersebut, kemarin.
Nurdin menegaskan, berbagai pihak kompak mengawal percepatan pembangunan KA Makassar-Parepare . Persoalan pembebasan lahan, disinergikan bersama badan pertanahan nasional (BPN), hingga Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel bersama pemerintah daerah.
"Tinggal siapkan dananya untuk pembebasan lahan kita selesaikan. Kita kompak, kok. Pertanahan, Kajati, siang malam kumpulin pemerintah daerah, kumpulin masyarakat. Jadi tidak usah pakai (ancam-ancam) itu," tutur dia.
Ditambahkan, pembayaran akan dilakukan jika lahan sudah dipastikan siap. "Kita ini tinggal kesiapan anggaran untuk pembebasan lahan, ketika lahan siap," sambung Nurdin. Baca Juga : Persiapan Pembangunan Twin Tower, Gubernur Tinjau Lahan CPI
Mantan bupati Bantaeng dua periode ini pun meminta masyarakat tidak menghalang-halangi pembangunan KA. Toh, kata Nurdin, proyek strategis nasional tersebut dibangun demi kepentingan umum. "Jadi gini, jadi tidak ada alasan masyarakat itu menghalangi pembangunan. Karena rambu-rambunya sudah ada. Kalau mereka tidak mau (bebaskan lahan), kan ada konsinyasi. Karena ini kepentingan umum," jelas Nurdin.
Diketahui, Sekretaris Direktorat Jendral Perkeretapian Zulmafendi sempat memimpin rapat koordinasi percepatan pembangunan KA Makassar-Parepare di kantor Bupati Maros, Kamis (13/08/2020) lalu. Dia menyoroti masih lambatnya pembebasan lahan, utamanya di Kabupaten Maros.
Sementara Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel , Muhammad Arafah mengemukakan, percepatan pembangunan KA ini terfokus pada pembebasan lahan. Tahun ini difokuskan pada wilayah Kabupaten Pangkep dan Maros.
Khusus Pangkep, progres pembebasan lahannya cukup baik. Pekan depan ditargetkan sudah mencapai 40% dari target 1.970 bidang lahan yang dibutuhkan. "Kalau di Pangkep hampir praktis tidak ada masalah. Tinggal menunggu waktu saja dan diprediksi teman-teman perkeretaapian bulan depan kemungkunan sudah 75%," sebut Arafah kepada SINDOnews.
Sementara di Maros diakui melambat. Dari kebutuhan 857 bidang lahan, baru terproses 22%. Makanya, Maros menjadi perhatian. Pemerintah daerah diminta untuk gencar melakukan mediasi kepada warga agar pembebasan lahan lancar. Belum lagi, Maros disebut sebagai titik sentral jalur KA Makassar-Parepare.
"Waktu rapat kemarin itu juga fokus menekankan kepada 16 bidang yang ada di Mandai, Maros. Mandai inikan sangat sentral, karena disinilah titik tolak dari Mandai ke Makassar. Cuma ada kendala karena ada penolakan warga," paparnya.
Apalagi tahun depan akan direncanakan pembangunan rel KA untuk jalur Mandai ke Makassar New Port (MNP). Dengan panjang trek sekitar 16 kilometer. Makanya, lanjut Arafah, pertemuan terakhir berbagai pihak diminta memaksimalkan percepatan pembebasan lahan. Pemerintah daerah setempat mesti mendukung penuh, dibantu unsur forkopimda.
"Kalau konstruksi pembangunan relnya kan sangat tergantung pada pembebasan lahan. Tapi yang sudah selesai kan kalau tidak salah sekitar 60 kilometer yang dari Barru-Garongkong. Barru-Pangkep sementara sebagian proses penimbunan. Kemudian di Pareparwa masih ada sedikit. Tapi kalau wilayah Barru saya kira aman," urai Arafah.
Diapun berharap warga setempat bisa ikut pembangunan KA Makassar-Parepare. Proyek ini dikatakan tidak hanya akan menjadi ikon baru Sulsel saja, namun bisa memacu pertumbuhan ekonomi Sulsel yang berbuntut pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sendiri.
"Mudah-mudahan dengan sinergi berbagai pihak, dukungan dari pemprov, tidak ada kendala sehingga kereta api ini bisa dinikmati masyarakat kita. Kereta api ini dibangun juga kan untuk kepentingan umum, makanya kita harap warga ikut mendukung," harap Arafah. Baca Lagi : Gubernur Harap Perseroda Jadi Tulang Punggung Pemprov Sulsel
(sri)
Lihat Juga :
