Dewan Minta Pemkot Makassar Maksimal Lakukan Sosialisasi Pembatasan Sosial

MAKASSAR - DPRD Kota Makassar menggelar rapat konsultasi pimpinan DPRD dengan pemerintah kota terkait lanjutan penanggulangan dampak Covid-19, Selasa (14/04/2020). Rapat tersebut dilangsungkan di ruang paripurna.

Dalam rapat tersebut, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Abdi Asmara menyampaikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar masih lamban dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Pemkot Makassar sampai saat ini hanya sekadar mengeluarkan imbauan kepada masyarakat tanpa berani bertindak tegas," tegas Ketua Komisi C DPRD Makassar seperti dikutip dari website DPRD Makassar, Selasa (14/4/2020).

Legislator Partai Demokrat itu menegaskan, sampai saat ini bantuan sembako yang disalurkan oleh Pemkot Makassar, masih belum menyentuh masyarakat terdampak Covid-19 secara merata.

"Kami sebagai wakil rakyat kasihan sekali kalau sudah di SMS, sudah di WA (WhatsApp) sama masyarakat, capek kita rapat terus kalau tidak ada pergerakan dari pemerintah kota," pungkasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Fraksi Partai Golkar Makassar, Abdul Wahab Tahir menilai, sosialisasi dan koordinasi terkait penerapan pembatasan sosial berskala kecil (PSBK) sampai saat ini masih rendah. Apalagi, akan ada wacana menaikkan statusnya menjadi pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

“Pemkot Makassar dalam hal ini harus segera mengeluarkan imbauan kepada masyarakat terkait penerapan pembatasan sosial berskala besar, karena untuk memutus mata rantai wabah ini harus dimulai dari sekarang dengan menghilangkan sementara kontak manusia, Kota Makassar tepat diberlakukan PSBB dikarenakan Makassar itu episentrum penyebaran dari wabah Covid 19 di Provinsi Sulawesi Selatan,” jelasnya.

“Virus Covid-19 ini adalah keadaan luar biasa dan jangan dikerja biasa-biasa saja,” tutup Ketua Komisi D DPRD Makassar ini.

Di sisi lain, Ketua Fraksi Partai Nasdem Makassar, Ari Azhari Ilham meminta Pemerintah Kota Makassar untuk segera menurunkan bantuan sembako bagi masyarakat terdampak Covid-19.

"Masa masyarakat disuruh tinggal di rumah tapi tidak diberikan bantuan, jadi serba salah masyarakat kita. Keluar rumah bahaya corona, di suruh tinggal tapi kelaparan," ujar Legislator Nasdem, Ari Ashari Ilham.

Wakil Ketua I DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali menjelaskan, mulai 21 April, Pemkot Makassar lewat Dinas Sosial akan menurunkan sembako secara bertahap di 15 Kecamatan dan DPRD Kota Makassar akan ikut mengawasi penyalurannya.

“Kita akan menjalankan fungsi dan tugas sebagai wakil rakyat dengan cara akan ikut turun mengawasi penyaluran sembako yang akan dilakukan oleh Pemkot Makassar nantinya,” jelas Ara sapaan akrab Adi Rasyid Ali.