Pengawasan Kolaboratif Efektif Cegah Penyimpangan dan Wujudkan Layanan Akuntabel

BANDA ACEH - Pengawasan atas berbagai kebijakan maupun program pemerintah di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) yang memiliki satua kerja (Satker) terbanyak di Indonesia membutuhkan sinergitas antar berbagai kalangan.

Pelibatan masyarakat secara langsung dalam pengawasan adalah menjadi keniscayaan.

"Dari awal kami menyadari lingkup pengawasan sangat luas, sedangkan jumlah auditor kami sangat terbatas. Karenanya, kami menginisiasi Pengawasan Kolaboratif dengan melibatkan partisipasi masyarakat,” kata Inspektur Jenderal Kementerian Agama (Irjen Kemenag) Faisal Ali Hasyim pada FGD dengan editor media massa bertajuk 'Pengawasan Kolaboratif Itjen Kemenag 2024 di Banda Aceh, Minggu (25/2/2024).

Baca Juga: Jemaah Haji Lansia 2024 Cukup Banyak, Petugas Diminta Melayani dengan Totalitas

Faisal menjelaskan, saat ini jumlah satker yang harus diawasi oleh Itjen Kemenag mencapai 4.713 unit. Jumlah itu terdiri dari 11 Eselon 1, 72 PTKN, 802 MAN, 1.499 MTsN, 1.709 MIN, 34 Kanwil Provinsi, 514 Kantor Kemenag Kota/Kabupaten, 14 Balai Diklat Keagamaan, 3 Balai Litbang Keagamaan, dan 10 UPT.

Selain itu ada juga 5.963 KUA yang tersebar di seluruh penjuru nusantara. Kemenag memiliki 236.008 aparatur sipil negara (ASN). Adapun jumlah layanan publik Kemenag mencapai lebih dari 250.

“Sedangkan jumlah auditor di Itjen Kemenag hanya 258 auditor, jumlah ini tidak sepadan dengan tugas pengawasan yang diemban," ujarnya.

Baca Juga: Kontrol dari Media Sangat Strategis Wujudkan Good Governance di Kemenag

Apalagi ruang lingkup Itjen sangat besar. Bukan hanya program, namun juga ada pengawasan hingga perilaku disiplin.

"Sehingga kami harus menggunakan fungsi kolaboratif. Kita perlu partisipasi masyarakat, khususnya media. jika kita menggunakan pendekatan normatif tidak mungkin,” terang pria kelahiran Pidie, Aceh ini.

Faisal berharap dengan pengawasan kolaboratif ini, Itjen Kemenag juga dapat membangun kepercayaan publik.

"Saya ingin membangun kepercayaan publik, bahwa Itjen bukan watchdog namun Itjen adalah problem solver yang membantu menyelesaikan masalah di Kemenag," tandasnya.

Faisal mengungkapkan, ada berbagai terobosan yang telah dilakukannya untuk meraih kepercayaan publik.

Salah satunya yaitu Itjen Kemenag telah menjalin kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal ini untuk memudahkan penelusuran transaksi yang mencurigakan dan berpotensi menimbulkan fraud.



Selain itu, berbagai upaya membangun integritas di Kemenag juga berdampak positif pada hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kemenag menjadi salah satu kementerian atau lembaga (K/L) yang indeksnya mengalami kenaikan. Dari semula 74,16 menjadi 74,62. Kenaikan ini menunjukkan adanya perubahan positif, di saat terjadi tren penurunan pada K/L lain.

“Artinya, apa yang kita lakukan sudah on the track. Saatnya menjaga konsistensi, ini bagian dari peran aktif teman-teman media. Persahabatan dengan media membawa pengaruh. Termasuk pengawasan kolaboratif ini, kami sangat berharap masukan dari kalangan media untuk membuat sistem yang terbaik,” tandasnya.

Selain Faisal, FGD yang dipandu oleh Kepala Biro Humas Data dan Informasi (HDI) Kemenag ini juga menghadirkan nara sumber lain yakni Staf Khusus Menteri Agama Wibowo Prasetyo.

Turut hadir dalam FGD ini Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi NAD Azhari dan Rektor Universitas Islam Negeri Ar Raniry Mujiburrahman.