Unpas Bandung Batal Gelar Petisi Demokrasi, Ada Apa?
loading...
Unpas batal menggelar seruan demokrasi dan pernyataan sikap terhadap kondisi politik dan demokrasi Indonesia yang rencananya digelar pada Rabu (7/2/2024). Foto/Ilustrasi/Laman Unpas
A
A
A
BANDUNG - Universitas Pasundan (Unpas) Bandung batal melakukan seruan demokrasi dengan tema 'SIKEP Pasundan: Pernyataan sikap civitas akademik Fisip Universitas Pasundan terhadap kondisi politik dan demokrasi Indonesia' pada Rabu (7/2/2024).
Seruan dari kampus yang diinisiasi para dosen dan guru besar Unpas Bandung ini terpaksa dibatalkan.
Salah satu Dosen Fisip Unpas Rizki Yusro ketika dikonfirmasi terkait batalnya acara tersebut mengatakan, pembatalan petisi ini merupakan arahan dari para guru besar.
"Sementara ditangguhkan rencana tersebut tidak jadi hari ini, menunggu arahan senat gurubesar. Begitu saja," ujar Rizky dari informasi yang diterimanya.
Adapun ditanya terkait adanya dugaan intervensi dari pihak luar kampus, Rizky memastikan jika saat ini pihak kampus tidak mendapatkan informasi mengenai hal itu, baik melalui kampus maupun para guru besar.
Termasuk dengan informasi adanya permintaan video apresiasi kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), Rizky juga kembali menampiknya.
Menurutnya, hingga saat ini tidak ada komunikasi dari pihak luar kampus baik itu aparat dan pemerintah pusat untuk menghentikan rencana seruan demokrasi tersebut.
"Sampai sejauh ini belum ada arahan tersebut," kata dia.
Seruan dari kampus yang diinisiasi para dosen dan guru besar Unpas Bandung ini terpaksa dibatalkan.
Baca Juga
Salah satu Dosen Fisip Unpas Rizki Yusro ketika dikonfirmasi terkait batalnya acara tersebut mengatakan, pembatalan petisi ini merupakan arahan dari para guru besar.
"Sementara ditangguhkan rencana tersebut tidak jadi hari ini, menunggu arahan senat gurubesar. Begitu saja," ujar Rizky dari informasi yang diterimanya.
Adapun ditanya terkait adanya dugaan intervensi dari pihak luar kampus, Rizky memastikan jika saat ini pihak kampus tidak mendapatkan informasi mengenai hal itu, baik melalui kampus maupun para guru besar.
Termasuk dengan informasi adanya permintaan video apresiasi kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), Rizky juga kembali menampiknya.
Menurutnya, hingga saat ini tidak ada komunikasi dari pihak luar kampus baik itu aparat dan pemerintah pusat untuk menghentikan rencana seruan demokrasi tersebut.
"Sampai sejauh ini belum ada arahan tersebut," kata dia.
Explore More