UMY Desak Presiden Jokowi Jalankan Kewajiban Konstitusi

YOGYAKARTA - Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjalankan kewajiban konstitusionalnya sebagai penyelenggara negara untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilu 2024 jujur dan adil.

Mereka menilai penggunaan fasilitas negara dengan segenap kewenangan yang dimiliki merupakan pelanggaran konstitusi yang serius.



Ketua Dewan Guru Besar UMY Prof Dr Sunyoto menuturkan, dalam kurun waktu 1 tahun ini, eskalasi pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara seperti tiada henti dan meningkat tanpa malu-malu lagi.

Mulai dari KPK yang dikebiri, pejabat yang doyan korupsi, DPR yang tak berfungsi membela anak negeri.

"Puncak dari semua itu adalah dipasungnya hakim MK oleh ambisi penguasa negeri dan bilangnya etika dalam politik konstetasi menjelang Pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari nanti," kata dia.

Para penguasa negeri ini, alih-alih memikirkan rakyat yang tereliminasi oleh kekuatan oligarki, malah mereka sibuk mengejar dan mempertahankan kekuasaan tak kenal henti oleh ambisi.



Kerapuhan fondasi bernegara ini hampir sempurna karena para penyelenggara negara (pemerintah, DPR dan peradilan) gagal menunjukkan keteladanan mereka dalam menjaga kepatuhan kepada prinsip-prinsip konstitusi dan etika bernegara yang harusnya ditaati dengan sepenuh hati.