Kampanye Akbar, Relawan Ganjar-Mahfud dari Ciamis dan Kuningan Akan Naik Motor ke GBK

CIAMIS - Animo masyarakat yang mendukung pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres), Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kian hari semakin meningkat.

Hal ini terlihat dari membludaknya peserta Training of Trainer (ToT) yang dilaksanakan oleh Jurkamnas Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Oktafiandi di Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis (1/2/2024).



Sebanyak 1.200 orang mengikuti ToT dan bergabung dalam barisan relawan Baraya Kang Okta (BKO) Ciamis.



Oktafiandi mengecam pihak-pihak yang berupaya melakukan sabotase penyewaan bus untuk mengantar pendukung Ganjar-Mahfud hadir dalam kampanye akbar di Stadiun Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta pada 3 Februari 2024.

Ia juga mengatakan, kampanye akbar merupakan perintah negara dalam rangkaian Pemilu, sehingga tidak boleh dihalangi oleh siapa pun.

"Ini perintah dan keputusan negara. Tak boleh ada pihak yang dengan sengaja menghalangi kehendak rakyat di satu sisi, dan keputusan negara di sisi lain," terangnya.



Kendati demikian, kehendak rakyat mendukung Ganjar-Mahfud tidak bisa dibendung, khususnya di Ciamis dan Kuningan.

Ia menjelaskan, pendukung Ganjar-Mahfud akan bergerak menggunakan transportasi pribadi seperti motor dan mobil untuk menyukseskan Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud di GBK pada Sabtu, 3 Februari 2024 mendatang.

"Relawan dan masyarakat yang mendukung Ganjar-Mahfud banyak yang menyatakan inisiatifnya akan berangkat ke Jakarta dengan kendaraan pribadi. Ada yang pakai mobil, dan banyak juga yang pakai motor," pungkasnya.

Oktafiandi menambahkan, keputusan Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam sebagai upaya menghindari conflict of interest juga mendapat atensi positif dari masyarakat.

"Ini menunjukkan paslon nomor urut 03 terbukti integritasnya," katanya.

Selain itu, pilihan Mahfud MD mundur dari Kabinet Jokowi juga dinilai sebagai bentuk kenegarawanan yang menjunjung nilai, moral, dan etika. Dia menambahkan, pengunduran diri Mahfud MD juga memberi edukasi politik kepada publik bahwa pejabat publik harus mementingkan kepentingan publik, bukan pribadi dan golongannya.

“Secara hukum, presiden, menteri, kepala daerah boleh tidak mundur. Tetapi, jika tidak mundur bisa mengganggu etika politik seiring dengan potensi terjadi penggunaan fasilitas publik dalam kampanye dan abuse of power,” paparnya.