Mundur dari Menko Polhukam, Mahfud MD Dinilai Figur Patuh Hukum dan Etika

BANDUNG - Keputusan Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) dimaknai sebagai figur yang bukan hanya patuh pada hukum, namun juga mengedepankan etika.

Pakar komunikasi, Prof Rachmat Kriyantono menyebut, pengunduran diri calon wakil presiden (Cawapres) 2024 nomor urut 3 tersebut dalam komunikasi politik merupakan pesan yang berimplikasi politik.

Baca juga: Breaking News! Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam

“Secara hukum, presiden, menteri, kepala daerah boleh tidak mundur. Tetapi, jika tidak mundur bisa mengganggu etika politik seiring dengan potensi terjadi penggunaan fasilitas publik dalam kampanye dan abuse of power,” kata Rachmat, Rabu (31/1/2024).



Rachmat mengatakan, pesan dari pengunduran diri Mahfud MD sangat penting untuk mempengaruhi simpati publik yang bisa mendorong elektabilitas.

Menurut Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) Malang ini, pesan itu sangat pas dengan konteks sosial politik sekarang ini sehingga potensi besar menghasilkan efek simpati dan elektabilitas tersebut.

“Konteks sosial politiknya adalah maraknya kritik dan penolakan publik terhadap isu-isu pelanggaran etika selama kontestasi pilpres, seperti kasus MK, politik dinasti, hingga presiden yang menyatakan berkampanye dan memihak satu capres-cawapres tertentu. Komunikasi itu kontekstual, dan pengunduran diri ini berada pada timing atau momen konteks yang tepat,” terangnya.

Baca juga: Mahfud MD Mundur dari Kabinet, Siapa Penggantinya?

Rachmat menilai, pengunduran diri Mahfud MD makin tepat karena bisa menjadi brand-differentiation dengan calon yang lain, yang hingga kini masih merangkap jabatan publik, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, dan Wakil Ketua DPR-RI Muhaimin Iskandar.

“Brand differensiation ini bisa makin menguatkan unique selling point yang selama ini melekat pada Ganjar-Mahfud sebagai figur yang sudah dikenal dengan aksi-aksi penegakan hukum dan anti korupsi, termasuk anti pungli saat menjabat Gubernur dan Menkopolhukam,” tuturnya.

Selain itu, pengunduran diri Mahfud MD juga memberi edukasi politik kepada publik bahwa pejabat publik harus mementingkan kepentingan publik, bukan pribadi dan golongannya.

“Terakhir, Prof Mahfud bisa lebih bebas dan fokus berkampanye tanpa beban pekerjaan sebagai menteri. Juga bisa menghindari suudzon (kecurigaan negatif) publik terhadap isu netralitas,” tandasnya.

Untuk diketahui, Mahfud MD mundur dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (31/1/2024). Hal itu disampaikan Mahfud di tengah safari politiknya sebagai cawapres nomor urut 3 ke Lampung.

"Saudara-saudara sekalian saat ini saya berada di Pura Ulondano, Lampung. Pura yang berada di tengah danau Tirtagangga, Lampung Tengah. Hari ini saya ingin menjawab semua pertanyaan yang siang malam muncul sejak tanggal 23 Januari 2024, saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa membenarkan Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur termasuk Mahfud," kata Mahfud secara virtual.

“Saya juga telah mengemas seluruh barang pribadi, dan telah siap keluar dari rumah dinas dan melepaskan seluruh fasilitas negara,” ujarnya.