Distribusi dan Regulasi Subsidi Menjadi Fokus Perbincangan Disuksi FGD di Bandung
Kamis, 25 Januari 2024 - 10:37 WIB
loading...
A
A
A
Para pakar yang ikut serta dalam FGD menyoroti efektivitas subsidi pupuk yang rawan terhadap penyelewengan. Ketua HKTI Jawa Barat, Nu’man Abdulhakim, mempertanyakan apakah kebijakan tambahan subsidi pupuk sesuai dengan kebutuhan petani.
Ronnie S Natawidjaja dari Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) menyarankan agar agen-agen pupuk atau sarana produksi pertanian dapat membantu mendata kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah, mengingat mereka memiliki data yang lebih akurat.
Dr. Rini Handayani dari Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran mengemukakan bahwa pemerintah seharusnya memprioritaskan penggunaan pupuk organik sebagai kebijakan yang ramah lingkungan dan mendukung kemandirian petani.
Sementara itu, perwakilan petani, Surya, menyuarakan keluhan terkait fluktuasi harga jual produk pertanian yang merugikan petani.
Ia berharap ada kebijakan yang dapat menjamin harga konsumen dan penyerapan produk pertanian, sehingga para petani dapat mencapai kesejahteraan.
Ronnie S Natawidjaja dari Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) menyarankan agar agen-agen pupuk atau sarana produksi pertanian dapat membantu mendata kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah, mengingat mereka memiliki data yang lebih akurat.
Dr. Rini Handayani dari Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran mengemukakan bahwa pemerintah seharusnya memprioritaskan penggunaan pupuk organik sebagai kebijakan yang ramah lingkungan dan mendukung kemandirian petani.
Sementara itu, perwakilan petani, Surya, menyuarakan keluhan terkait fluktuasi harga jual produk pertanian yang merugikan petani.
Ia berharap ada kebijakan yang dapat menjamin harga konsumen dan penyerapan produk pertanian, sehingga para petani dapat mencapai kesejahteraan.
(ams)
Lihat Juga :
