Jelang Pemilu 2024, Forkopimda Se-Jatim Matangkan Koordinasi Antar Lembaga

SURABAYA - Menjelang Pemilu 2024, Forkopimda se-Jawa Timur terdiri dari Provinsi dan Kota/Kabupaten menggelar rapat bersama. Kegiatan yang digagas oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Timur dengan “Jatim Siap Mewujudkan Pemilu 2024 dengan Aman, Damai dan Demokratis”.

Kegiatan yang digelar di Grand City Convention and Exhibition hall, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada Senin (11/12/2023) lalu. di hadiri secara online dan offline dengan peserta yang hadir sebanyak 2.500 orang. Mereka terdiri dari Gubernur, Kapolda, Kabinda, Pangdam, hingga Camat.

Dalam laporannya Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Timur, Eddy Supriyanto, mengatakan, tujuan dilaksanakannya Rakor ini adalah untuk memastikan kerjasama optimal antara Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan instansi vertikal lainnya guna mencegah dan mendeteksi potensi gangguan keamanan di wilayah Jawa Timur dalam rangka menjaga keamanan dan kelancaran Pemilu Tahun 2024.

“Diharapkan dapat menggerakkan semua potensi satuan kerja untuk secara efektif memetakan dan mengatasi potensi gangguan keamanan menjelang Pemilu 2024, sehingga penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan aman, nyaman, dan kondusif,” kata Eddy Supriyanto dalam siaran persnya, Rabu (20/12/2023).



Dalam kesempatan tersebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI yang diwakili oleh Plh. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri RI, Togap Simangunsong, hadir menjadi narasumber dengan mebawakan tema materi ‘Peran Pemerintah Pusat Dalam Mewujudkan Pemilu Tahun 2024 yang Aman, Damai dan Demokratis’.

Dalam paparannya, Togap menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan instansi terkait dalam menjaga keamanan dan kelancaran pemilu pada 14 Februari 2024.

Ia juga meminta semua lembaga fokus pada persiapan, pengamanan, dan partisipasi tinggi dari masyarakat. Terlebih saat ini pemilu akan dilakukan serentak di 37 provinsi kecuali Provinsi DIY, 93 Kota dan 415 Kabupaten, kecuali Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta.

“Saya memilih materi yang memang benar-benar menjadi yang perlu Forkopimda ketahui yang pertama tentu kita mengetahui bersama bahwa Pemilu kita ini akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024,” tambahnya.

Termasuk mengenai Pilpres, pileg, hingga pemilihan DPD. Karena itu, pihaknya memastikan akan mendukung hal itu, termasuk penyusunan data kependudukan, pelaksanaan kampanye dan distribusi logistik, pemantauan pelaksanaan, dan netralitas ASN/PNS.

“Pemerintah pusat berkomitmen untuk menjaga stabilitas politik, menjamin ketersediaan anggaran, serta memastikan netralitas ASN dalam proses pemilu. Tertuang dalam surat edaran, Kemendagri RI menekankan pengawasan dan tindakan terhadap pelanggaran netralitas ASN, menjaga stabilitas keamanan, serta mendukung kelancaran distribusi logistik pemilu,” tegasnya.

Selain itu, ia menyoroti potensi kerawanan di beberapa daerah, terutama Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri, serta menggarisbawahi peran strategis TNI dan Polri dalam mendukung keamanan pemilu.

Bersamaan, Gubernur Provinsi Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan, persiapan menyeluruh tidak hanya untuk Pemilu, Pilpres, dan Pileg, tetapi juga mengingatkan pentingnya kesiapan menghadapi Natal dan Tahun Baru.

Ia menekankan perlunya sinergi antara formal dan informal leader serta memaparkan enam arahan Presiden Joko Widodo, termasuk menjaga kualitas pemilu, mempersingkat waktu kampanye, dan dukungan penuh terhadap KPU.

Selain itu, Khofifah mengajak seluruh Forkopimda untuk membangun hubungan harmonis di tingkat daerah guna menjaga ketenangan dan menangani potensi masalah dengan efektif. Baginya, peran strategis para pemimpin daerah, dari Gubernur hingga Lurah, dalam sosialisasi pemilu sangat penting.

“Pak Presiden memberikan arahan bahwa peran para Gubernur, Bupati, Wali Kota, Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres, dan terus sampai Camat dan Lurah dalam mensosialisasikan ini penting sekali, Pemilu dan Pilkada Serentak yang akan datang harus disosialisasikan secara konferhensif”. terangnya.

Khofifah melanjutkan, dalam rangka mengatasi isu-isu strategis, upaya Pemprov Jawa Timur adalah dengan melakukan beberapa pelatihan pra paralegal, yang ditujukan untuk Kepala Desa dan Lurah.

Termasuk melibatkan Pemerintah Daerah dalam penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai langkah strategis dalam mendukung partisipasi masyarakat dalam Pemilu Serentak 2024.

“Peran Pemerintah Daerah dalam Pilkada sesuai amanah Pasal 133 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pemerintahan Daerah bertanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah, khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Kepada seluruh Bupati/Walikota kembali kami ingin menyampaikan yang belum penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tolong disegrakan,” tutup Khofifah.