Jelang Pemilu 2024, Forkopimda Se-Jatim Matangkan Koordinasi Antar Lembaga
Kamis, 21 Desember 2023 - 07:30 WIB
loading...
A
A
A
Ia juga meminta semua lembaga fokus pada persiapan, pengamanan, dan partisipasi tinggi dari masyarakat. Terlebih saat ini pemilu akan dilakukan serentak di 37 provinsi kecuali Provinsi DIY, 93 Kota dan 415 Kabupaten, kecuali Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta.
“Saya memilih materi yang memang benar-benar menjadi yang perlu Forkopimda ketahui yang pertama tentu kita mengetahui bersama bahwa Pemilu kita ini akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024,” tambahnya.
Termasuk mengenai Pilpres, pileg, hingga pemilihan DPD. Karena itu, pihaknya memastikan akan mendukung hal itu, termasuk penyusunan data kependudukan, pelaksanaan kampanye dan distribusi logistik, pemantauan pelaksanaan, dan netralitas ASN/PNS.
“Pemerintah pusat berkomitmen untuk menjaga stabilitas politik, menjamin ketersediaan anggaran, serta memastikan netralitas ASN dalam proses pemilu. Tertuang dalam surat edaran, Kemendagri RI menekankan pengawasan dan tindakan terhadap pelanggaran netralitas ASN, menjaga stabilitas keamanan, serta mendukung kelancaran distribusi logistik pemilu,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti potensi kerawanan di beberapa daerah, terutama Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri, serta menggarisbawahi peran strategis TNI dan Polri dalam mendukung keamanan pemilu.
Bersamaan, Gubernur Provinsi Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan, persiapan menyeluruh tidak hanya untuk Pemilu, Pilpres, dan Pileg, tetapi juga mengingatkan pentingnya kesiapan menghadapi Natal dan Tahun Baru.
Ia menekankan perlunya sinergi antara formal dan informal leader serta memaparkan enam arahan Presiden Joko Widodo, termasuk menjaga kualitas pemilu, mempersingkat waktu kampanye, dan dukungan penuh terhadap KPU.
“Saya memilih materi yang memang benar-benar menjadi yang perlu Forkopimda ketahui yang pertama tentu kita mengetahui bersama bahwa Pemilu kita ini akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024,” tambahnya.
Termasuk mengenai Pilpres, pileg, hingga pemilihan DPD. Karena itu, pihaknya memastikan akan mendukung hal itu, termasuk penyusunan data kependudukan, pelaksanaan kampanye dan distribusi logistik, pemantauan pelaksanaan, dan netralitas ASN/PNS.
“Pemerintah pusat berkomitmen untuk menjaga stabilitas politik, menjamin ketersediaan anggaran, serta memastikan netralitas ASN dalam proses pemilu. Tertuang dalam surat edaran, Kemendagri RI menekankan pengawasan dan tindakan terhadap pelanggaran netralitas ASN, menjaga stabilitas keamanan, serta mendukung kelancaran distribusi logistik pemilu,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti potensi kerawanan di beberapa daerah, terutama Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri, serta menggarisbawahi peran strategis TNI dan Polri dalam mendukung keamanan pemilu.
Bersamaan, Gubernur Provinsi Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan, persiapan menyeluruh tidak hanya untuk Pemilu, Pilpres, dan Pileg, tetapi juga mengingatkan pentingnya kesiapan menghadapi Natal dan Tahun Baru.
Ia menekankan perlunya sinergi antara formal dan informal leader serta memaparkan enam arahan Presiden Joko Widodo, termasuk menjaga kualitas pemilu, mempersingkat waktu kampanye, dan dukungan penuh terhadap KPU.
Lihat Juga :
