DPRD Kota Bogor Gelar Rapat untuk Atasi Banjir di Kaum Sari

“Menurut kami itu opsi pembebasan lahan bisa menjadi solusi jangka pendek. Tinggal bagaimana nanti kesepakatan antara warga dan OCBD bisa bertemu. Kami di Komisi III tentu akan mengawal hal ini agar semuanya bisa mendapatkan kesepakatan yang layak,” tuturnya.

Setelah mendengar semua penjelasan dan jawaban dari semua pihak, Atang menutup rapat dengan menyampaikan enam poin kesimpulan. Pertama, pembangunan di Kota Bogor harus tetap memperhatikan aspek lingkungan serta keberlanjutan kenyaman warga, baik warga yang eksisting maupun warga yang ada di dalam perumahan yang akan dibangun.

Dia meminta semua perencanaan pembangunan OCBD memperhatikan hal tersebut. Kedua, meminta OCBD untuk bisa bernegosiasi dengan 8 keluarga terdampak yang memiliki rumah untuk bisa memberikan harga yang memuaskan bagi enam rumah. Baca juga: APBD 2024 Kota Bogor Fokus Pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat

Ketiga, DPRD Kota Bogor menugaskan Dinas PUPR menghitung volume debit air dan sebagainya. Keempat, DPRD Kota Bogor menugaskan Dinas PUPR mengidentifikasi aliran Kali Ciparigi yang melintasi Kaum Sari, agar turap bisa diselsaikan.

Kelima, DPRD Kota Bogor menugaskan Bappeda dan seluruh unsur terkait untuk membuat kajian penyelesaian banjir di wilayah Sungai Ciparigi, Sungai Cibuluh dan Sungai Ciluer. Keenam, DPRD Kota Bogor merekomendasikan kepada OCBD untuk melakukan rekayasa teknis guna pembangunan kolam retensi atau waduk.

“Itu adalah 6 poin rapat kita, ada penyelesaian jangka pendek, menengah dan panjang. Untuk jangka pendek, warga bisa dibebaskan lahannya. Untuk jangka menengah, OCBD untuk membuat rakayasa teknis dengan berkomunikasi dengan PUPR dan PUPR menyelesaikan perbaikan turap disepanjang jalur tersebut agar tidak tumpah ke warga. Sedangkan untuk jangka panjang, bagaimana Bappeda mengkordinasi semua pihak untuk membuat rencana besar penanganan masalah banjir,” kata Atang.