Demi Ganjar, Warga Ramai-ramai Ikhlaskan Rumah dan Tanahnya untuk Baliho Ganjar-Mahfud
Senin, 13 November 2023 - 18:56 WIB
loading...
A
A
A
Sebelumnya, baliho Ganjar-Mahfud banyak dicopot oleh pihak tertentu di sejumlah daerah di Indonesia. Termasuk jelang kedatangan Ganjar di Pematang Siantar, Sumut.
Hal ini memantik reaksi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyayangkan aksi pencopotan tersebut.
Todung menyebut, aksi tersebut membuat banyak pihak marah. Sebab, aksi dari aparatur negara tersebut mencederai demokrasi.
"Begitu banyak kejadian yang mencederai proses demokrasi, Kami sangat kesal dan marah," kata Todung di Jakarta, Sabtu (11/11/2023).
Todung mempertanyakan, dari sekian banyak baliho bakal pasangan capres-cawapres, mengapa yang disasar adalah milik Ganjar-Mahfud. Karenanya, Todung mengajak semua elemen masyarakat untuk turut mengawasi.
"Kita harus terus menerus berteriak soal netralitas aparat," ujarnya.
Adapun pihaknya akan meluncurkan pos pengaduan dan mengundang semua pihak untuk melapor ke 'call center' netralitas aparat negara dalam waktu dekat. Todung mengimbau pejabat dan aparat pemerintahan untuk menjaga netralitas dan integritas pemilu.
"Ujung tindakan ketidaknetralan aparat pasti nantinya akan bermuara ke sengketa pemilu. Kalau pemilu ini cacat maka legitimasi hasil pemenang pemilu tidak akan diperoleh," jelas Todung.
Hal ini memantik reaksi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyayangkan aksi pencopotan tersebut.
Todung menyebut, aksi tersebut membuat banyak pihak marah. Sebab, aksi dari aparatur negara tersebut mencederai demokrasi.
"Begitu banyak kejadian yang mencederai proses demokrasi, Kami sangat kesal dan marah," kata Todung di Jakarta, Sabtu (11/11/2023).
Todung mempertanyakan, dari sekian banyak baliho bakal pasangan capres-cawapres, mengapa yang disasar adalah milik Ganjar-Mahfud. Karenanya, Todung mengajak semua elemen masyarakat untuk turut mengawasi.
"Kita harus terus menerus berteriak soal netralitas aparat," ujarnya.
Adapun pihaknya akan meluncurkan pos pengaduan dan mengundang semua pihak untuk melapor ke 'call center' netralitas aparat negara dalam waktu dekat. Todung mengimbau pejabat dan aparat pemerintahan untuk menjaga netralitas dan integritas pemilu.
"Ujung tindakan ketidaknetralan aparat pasti nantinya akan bermuara ke sengketa pemilu. Kalau pemilu ini cacat maka legitimasi hasil pemenang pemilu tidak akan diperoleh," jelas Todung.
(shf)
Lihat Juga :
