Evaluasi Kinerja Presiden Jokowi, Mahasiswa Solo Gelar Demonstrasi
loading...
Puluhan mahasiswa di Solo, melakukan aksi demonstrasi di Bundaran Gladag Solo, dengan tuntutan mengevaluasi sembilan tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat (3/11/2023). Foto/MPI/R August
A
A
A
SOLO - Mahasiswa di Kota Solo, Jateng, menggelar aksi demonstrasi untuk mengevaluasi kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama sembilan tahun menjabat. Aksi demonstrasi digelar di Bundaran Gladag Solo, Jumat (3/11/2023).
Ketua BEM Universitas Sebelas Maret (UNS), Hilmi Ash Shidiqi mengungkapkan, aksi demonstrasi dilakukan untuk menyuarakan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode yang dinilai gagal.
Selain itu, aksi ini juga untuk menolak hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ketentuan Pilpres. "Kami menyuarakan bersama-sama politik dinasti putusan MK, sekaligus kinerja Presiden Jokowi yang kami nilai gagal dalam perannya sebagai kepala negara," kata Hilmi.
Ada 13 poin yang menjadi sorotan mahasiswa selama Presiden Jokowi menjabat. Diantaranya, soal reformasi hukum, pemberantasan KKN, lingkungan hidup, Proyek Strategis Nasional (PSN), dan multifungsi TNI-POLRI.
Hilmi mencontohkan, berdasarkan data yang ada PSN menjadi sebuah problematika karena banyak memunculkan pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran HAM tersebut, kebanyakan ditemukan di wilayah pelaksanaan PSN.
"Presiden Jokowi sebagai kepala negara berhasil menjadi Kepala Keluarga yang baik. Berhasil menghantar anaknya, Mas Gibran menjadi Wali Kota Solo, menghantarkan mantunya untuk menjadi Wali Kota Medan, menghantarkan anaknya menjadi ketua umum partai, dan berhasil menghantarkan anaknya sebagai Cawapres. Namun sebagai kepala negara, Presiden Jokowi adalah kepala negara yang buruk," ujar Hilmi.
Disinggung soal putusan MK, Hilmi menegaskan, ada sebuah kecacatan dalam putusan tersebut. Di sisi lain, menurutnya putusan tersebut menunjukkan adanya skema dari Presiden Jokowi untuk melanggengkan kekuasaan melalui Gibran.
"Kita lihat ada isu tiga periode, penurunan batas usia Capres-Cawapres, kemudian diajukan ke MK, dan kemudian dikabulkan, sehingga Mas Gibran maju sebagai Cawapres. Dari poin-poin itu tadi, praduga kami ada upaya pelanggengan kekuasaan ini benar terjadi," bebernya.
Ketua BEM Unisri, Raafila Anbiya menambahkan, hasil dari aksi demontrasi yang dilakukan rencananya dituangkan ke dalam police brief, dan kemudian dikirim ke Istana Negara. "Harapannya akan diterima oleh pihak Kantor Staf Presiden (KSP)," tutupnya.
Aksi demonstrasi tersebut, diikuti oleh perwakilan mahasiswa dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Slamet Riyadi (Unisri), Institut Islam Mamba'ul Ulum (IIM), Universitas Islam Batik (Uniba), dan KAMII Soloraya.
Ketua BEM Universitas Sebelas Maret (UNS), Hilmi Ash Shidiqi mengungkapkan, aksi demonstrasi dilakukan untuk menyuarakan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode yang dinilai gagal.
Selain itu, aksi ini juga untuk menolak hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ketentuan Pilpres. "Kami menyuarakan bersama-sama politik dinasti putusan MK, sekaligus kinerja Presiden Jokowi yang kami nilai gagal dalam perannya sebagai kepala negara," kata Hilmi.
Baca Juga
Ada 13 poin yang menjadi sorotan mahasiswa selama Presiden Jokowi menjabat. Diantaranya, soal reformasi hukum, pemberantasan KKN, lingkungan hidup, Proyek Strategis Nasional (PSN), dan multifungsi TNI-POLRI.
Hilmi mencontohkan, berdasarkan data yang ada PSN menjadi sebuah problematika karena banyak memunculkan pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran HAM tersebut, kebanyakan ditemukan di wilayah pelaksanaan PSN.
"Presiden Jokowi sebagai kepala negara berhasil menjadi Kepala Keluarga yang baik. Berhasil menghantar anaknya, Mas Gibran menjadi Wali Kota Solo, menghantarkan mantunya untuk menjadi Wali Kota Medan, menghantarkan anaknya menjadi ketua umum partai, dan berhasil menghantarkan anaknya sebagai Cawapres. Namun sebagai kepala negara, Presiden Jokowi adalah kepala negara yang buruk," ujar Hilmi.
Disinggung soal putusan MK, Hilmi menegaskan, ada sebuah kecacatan dalam putusan tersebut. Di sisi lain, menurutnya putusan tersebut menunjukkan adanya skema dari Presiden Jokowi untuk melanggengkan kekuasaan melalui Gibran.
"Kita lihat ada isu tiga periode, penurunan batas usia Capres-Cawapres, kemudian diajukan ke MK, dan kemudian dikabulkan, sehingga Mas Gibran maju sebagai Cawapres. Dari poin-poin itu tadi, praduga kami ada upaya pelanggengan kekuasaan ini benar terjadi," bebernya.
Ketua BEM Unisri, Raafila Anbiya menambahkan, hasil dari aksi demontrasi yang dilakukan rencananya dituangkan ke dalam police brief, dan kemudian dikirim ke Istana Negara. "Harapannya akan diterima oleh pihak Kantor Staf Presiden (KSP)," tutupnya.
Aksi demonstrasi tersebut, diikuti oleh perwakilan mahasiswa dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Slamet Riyadi (Unisri), Institut Islam Mamba'ul Ulum (IIM), Universitas Islam Batik (Uniba), dan KAMII Soloraya.
(eyt)
Explore More