Soal Bantuan COVID-19 untuk Warga, Pemkot Bandung Tunggu Kepastian Provinsi

BANDUNG - Pemkot Bandung masih menunggu kepastian data dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terkait bantuan bagi warga miskin baru yang kondisi ekonominya terdampak pandemi COVID-19. Data itu penting karena merek tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Ketua Harian Gugus Tugas COVID-19 Kota Bandung Ema Sumarna menyatakan, kesepakatan sebelumnya bantuan sosial bagi warga miskin baru yang non-DTKS penanganannya akan dibagi dua antara Pemkot Bandung dan Pemprov Jawa Barat. Jadi saat ini pihaknya masih menunggu kepastian dari kebijakan tersebut.

“Kemarin itu kami menunggu kesepakatan dari pemerintah provinsi. Kota Bandung sekitar 256.000 KK, kemudian ternyata ada sekitar 34.000 KK itu non-DTKS, sudah di backup oleh pemerintah pusat. Sisanya ada 219.000, akhirnya kemarin disepakati kita bagi dua,” ucap Ema dalam siaran persnya, Kamis (30/4/2020).

Ema menegaskan, bantuan untuk non-DTKS ini perlu menunggu kepastiannya lantaran data baru. Berbeda dengan warga miskin yang sudah terdata di DTKS, mereka sudah diikutsertakan program bantuan sosial, baik dari level kota, provinsi maupun dari pemerintah pusat.

“Tadi saya sudah menerima laporan, bahwa ada surat dari pemerintah provinsi, untuk di Kota Bandung itu diajukan 255.000 KK itu setelah cleaning atau proses. Itu ada hampir sekitar 128.000 tapi itu pehamaman saya yang nanti di-back-up,” tegasnya. (Baca juga; Sepekan Penerapan PSBB Bandung Raya, Kapolrestabes: Warga Semakin Disiplin )

Ema menegaskan, kepastian jumlah sangat penting agar tidak ada duplikasi atau tidak tepat sasaran. Selain itu, berkaitan juga dengan perhitungan dana yang disiapkan oleh Pemkot Bandung dalam mengalokasikan anggaran Jaring Pengaman Sosial (JPS) ini.

“Persoalannya adalah kepastian data, Kalau uang kita sudah siapkan untuk satu bulan ini,” ujarnya. (Baca juga; Pemprov Jawa Barat Siap Buka Data Penerima Bansos Corona )

Sebelumnya, Ema mengungkapkan Pemkot Bandung sudah menyalurkan bantuan kepada lebih dari 63.000 warga yang terdata dalam DTKS. Bantuan tersebut sudah diserahkan kepada PT Pos untuk didistribusikan kepada masyarakat Kota Bandung.

“Di bandung itu ada sekitar 63.250 yang memang ini baru menerima Rp200.000. Kita tambah Rp300.000, kita sudah menggelindingkan sebesar Rp19 miliar untuk bulan ini. Termasuk ongkir karena kerja sama dengan PT. Pos,” katanya.