BPS Catat Indeks Demokrasi Jatim Masuk Kategori Sedang

SURABAYA - Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur (Jatim) mencatat, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jatim pada tahun 2019 mencapai angka 77,68 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami kenaikan dibanding 2018 yang sebesar 72,86.

(Baca juga: Heroik, Pembantu Rumah Tangga di Palembang Kalahkan Curanmor )

Capaian kinerja demokrasi Jatim tersebut masih berada pada kategori "sedang". Sementara klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), "sedang" (indeks 60 – 80), dan "buruk" (indeks < 60).

DKI Jakarta, berhasil mempertahankan posisi pada peringkat pertama dengan nilai IDI sebesar 88,29 poin. Diikuti Kalimantan Utara, 83,45. Posisi ketiga adalah Kepulauan Riau 81,64. Posisi keempat ditempati oleh Bali dengan capaian IDI sebesar 81,38 poin.

(Baca juga: Miris, Bayi Baru Lahir Ditemukan Remuk Ditabrak Truk di Lamongan )

Capaian IDI Jatim dari tahun 2009 hingga 2019 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI Jatim termasuk kategori sedang. Yaitu sebesar 62,49. Namun, pada empat tahun berikutnya, masuk dalam kategori buruk. Selanjutnya, pada tahun 2014 dan 2015 mengalami peningkatan hingga mencapai angka 75,90 pada tahun 2015.

Sayangnya, pada dua tahun berikutnya, kembali turun. Setelah itu, pada tahun 2018, mulai naik kembali hingga mencapai 77,68 pada tahun 2019. "Angka ini merupakan IDI Jawa Timur tertinggi sejak pertama kali IDI dihitung," kata Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Jatim, Asim Saputra dalam rilisnya, Senin (3/8/2020).

Angka IDI Jatim 2019 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek. Yakni Kebebasan Sipil yang bernilai 72,14, Hak-hak Politik 80,25 dan Lembaga Demokrasi 80,55. Pada tahun 2019, aspek Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi mengalami kenaikan dibanding 2018. Sebaliknya, aspek Kebebasan Sipil mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018.

(Baca juga: Tangan Terborgol, Youtuber Prank Daging Sampah Jadi Tersangka )

Dalam tiga aspek demokrasi yang diukur pada tahun 2019, indeks aspek Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi masing-masing mengalami kenaikan sebesar 12,80 poin dan 4,58 poin dibandingkan tahun 2018. Sementara itu, nilai indeks aspek Kebebasan Sipil mengalami penurunan 5,07 poin.

"Selama lima tahun terakhir (2015-2019) tidak ada indeks aspek yang berkategori "buruk". Pada tahun 2018 semua aspek berada dalam kategori "sedang". Namun, pada tahun 2019, dua aspek meningkat menjadi berkategori "baik", yaitu Aspek Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi," tandas Asim.