Kisah Presiden Soeharto Bentuk Operasi Intelijen Opsus Bikin PKI Mati Kutu
Kamis, 14 September 2023 - 09:02 WIB
loading...
Presiden Soeharto membentuk Operasi Intelijen Opsus bikin PKI mati kutu. Foto/Istimewa
A
A
A
Usai G30S PKI atau peristiwa 30 September 1965 dan Presiden Soeharto menggantikan pemerintahan Soekarno atau Bung Karno, Opsus (Operasi Khusus) dibentuk di mana salah satu misinya membentengi negara dari bangkitnya komunisme.
Hal itu mengingat PKI (Partai Komunis Indonesia) memiliki pengalaman sejarah jatuh dan bangkit. Setidaknya PKI kembali bangkit pascaperistiwa pemberontakan yang terjadi pada November 1926 yang gagal.
Kemudian bangkit kembali pasca peristiwa Madiun September 1948. Bahkan PKI menjadi partai politik dengan perolehan suara empat besar pada Pemilu 1955, yakni bersaing dengan PNI, Masyumi, dan NU.
Baca Juga: Kisah Tragis Ibu Raden Patah, Selir Raja Majapahit yang Dibuang Akibat Kecemburuan Permaisuri Campa
Opsus yang dikomandani oleh Ali Moertopo mengawasi setiap gerak anasir komunisme, yakni bahkan pergerakan yang dimungkinkan muncul dari negara lain. Tidak terkecuali Amerika dan sekutunya, Opsus juga diam-diam mengawasi.
“Termasuk Amerika dan sekutunya, sampai memantau perkembangan paham komunisme di Hongkong,” demikian dikutip dari buku Legenda Pasukan Komando Dari Kopassus Sampai Operasi Khusus (2017).
Pantauan yang dilakukan berlangsung detail. Di Hongkong, agen Opsus mengamati setiap perkembangan situasi dari berbagai sektor. Yakni mulai budaya, sosial dan perekonomian.
Perkembangan komunis diamati melalui berbagai pagelaran seni, memantau isu media massa, termasuk melibatkan diri ke dalam berbagai diskusi publik.
Baca Juga: Kisah Shalawat KH. Raden Asnawi Menggetarkan Penjara Kolonial Belanda
Begitu juga di dalam negeri. Opsus juga tidak berhenti melakukan penggalangan berbagai kekuatan sosial politik guna mengokohkan kekuasaan Presiden Soeharto.
Secara bersamaan, berbagai kekuatan sosial politik Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis), yakni sisa warisan rezim Soekarno, tidak dibiarkan berkembang. Termasuk sisa-sisa kekuatan DI/TII dan PRRI/Permesta juga turut dijinakkan.
“Operasi-operasi ini juga untuk menjamin kelompok-kelompok yang melawan pemerintah tidak memegang kendali organisasi yang masih dapat menghimpun dukungan besar”.
Opsus dipimpin Ali Moertopo secara organisasi berbeda dengan Bakin (Badan Koordinasi Intelijen Negara).
Baca Juga: Kisah Gunung Bromo, Didiami Sosok Cantik Rara Anteng Pengikut Prabu Brawijaya
Anggota opsus terbagi dua, yakni anggota organik yang berasal dari perwira aktif dan anggota jejaring yang direkrut dari aktivis, mahasiswa, tokoh agama dan pengusaha.
Begitu juga operasi intelijen yang dilakukan Opsus, bukan di medan perang sebagaimana wilayah Bakin. Gerak Opsus lebih pada pengumpulan beragam informasi, menyusun, memberi masukan Soeharto sekaligus menyelesaikan dan menjalankan perintah Soeharto.
Karenanya Ali Moertopo bebas bertindak cepat karena berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Soeharto. “Ia bisa pergi ke semua pejabat tinggi karena mengatasnamakan Soeharto”.
Lalu dari mana pendanaan operasi intelijen Opsus?. Sebagian dana operasi Opsus, yakni baik di luar negeri maupun di dalam negeri berasal dari sumbangan para pengusaha. Di antaranya adalah Ibnu Sutowo yang memimpin Pertamina.
Baca Juga: Sejarah Penumpasan G30S PKI, Slogan PKI Berubah: We are Nowhere but Will be Everywhere!
Selain dari para pengusaha besar, untuk mendanai kegiatannya, Opsus juga mendirikan sejumlah perusahaan. Salah satu perusahaan bernama PT Garuda Mataram menjadi agen tunggal Volkswagen.
“Sebuah perusahaan yang dibentuk dari aset-aset rampasan periode Demokrasi Terpimpin”. Perusahaan lain yang dibentuk Opsus adalah bergerak di bidang bisnis unggas dan perakitan peralatan elektronik.
Melihat Opsus lebih prestisius dari Bakin, dan mulai muncul konflik kepentingan antar intel dalam Bakin, Panglima Pangkopkamtib Jenderal Soemitro mengambil sikap. Ia mengusulkan kepada Presiden Soeharto membubarkan Opsus dan Kopkamtib.
Baca Juga: Sejarah G30S PKI: Latar Belakang, Tujuan, dan Kronologinya
Dalihnya, organ intelijen itu dibentuk dalam situasi tidak normal. Sementara pasca Pemilu 1971 keadaan sudah normal, kehidupan politik sudah dapat dikendalikan dan bahaya sudah lewat.
Soemitro juga berpandangan Ali Moertopo sudah waktunya lepas dari Opsus agar Bakin selaku lembaga intelijen resmi bisa berfungsi sebagaimana mestinya.
Apa jawaban Soeharto? Presiden kedua RI itu menyatakan tidak setuju Opsus dan Kopkamtib dibubarkan. “Belum saatnya, jangan dulu,” kata Soeharto seperti dikutip dari Legenda Pasukan Komando Dari Kopassus Sampai Operasi Khusus.
Hal itu mengingat PKI (Partai Komunis Indonesia) memiliki pengalaman sejarah jatuh dan bangkit. Setidaknya PKI kembali bangkit pascaperistiwa pemberontakan yang terjadi pada November 1926 yang gagal.
Kemudian bangkit kembali pasca peristiwa Madiun September 1948. Bahkan PKI menjadi partai politik dengan perolehan suara empat besar pada Pemilu 1955, yakni bersaing dengan PNI, Masyumi, dan NU.
Baca Juga: Kisah Tragis Ibu Raden Patah, Selir Raja Majapahit yang Dibuang Akibat Kecemburuan Permaisuri Campa
Opsus yang dikomandani oleh Ali Moertopo mengawasi setiap gerak anasir komunisme, yakni bahkan pergerakan yang dimungkinkan muncul dari negara lain. Tidak terkecuali Amerika dan sekutunya, Opsus juga diam-diam mengawasi.
“Termasuk Amerika dan sekutunya, sampai memantau perkembangan paham komunisme di Hongkong,” demikian dikutip dari buku Legenda Pasukan Komando Dari Kopassus Sampai Operasi Khusus (2017).
Pantauan yang dilakukan berlangsung detail. Di Hongkong, agen Opsus mengamati setiap perkembangan situasi dari berbagai sektor. Yakni mulai budaya, sosial dan perekonomian.
Perkembangan komunis diamati melalui berbagai pagelaran seni, memantau isu media massa, termasuk melibatkan diri ke dalam berbagai diskusi publik.
Baca Juga: Kisah Shalawat KH. Raden Asnawi Menggetarkan Penjara Kolonial Belanda
Begitu juga di dalam negeri. Opsus juga tidak berhenti melakukan penggalangan berbagai kekuatan sosial politik guna mengokohkan kekuasaan Presiden Soeharto.
Secara bersamaan, berbagai kekuatan sosial politik Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis), yakni sisa warisan rezim Soekarno, tidak dibiarkan berkembang. Termasuk sisa-sisa kekuatan DI/TII dan PRRI/Permesta juga turut dijinakkan.
“Operasi-operasi ini juga untuk menjamin kelompok-kelompok yang melawan pemerintah tidak memegang kendali organisasi yang masih dapat menghimpun dukungan besar”.
Opsus dipimpin Ali Moertopo secara organisasi berbeda dengan Bakin (Badan Koordinasi Intelijen Negara).
Baca Juga: Kisah Gunung Bromo, Didiami Sosok Cantik Rara Anteng Pengikut Prabu Brawijaya
Anggota opsus terbagi dua, yakni anggota organik yang berasal dari perwira aktif dan anggota jejaring yang direkrut dari aktivis, mahasiswa, tokoh agama dan pengusaha.
Begitu juga operasi intelijen yang dilakukan Opsus, bukan di medan perang sebagaimana wilayah Bakin. Gerak Opsus lebih pada pengumpulan beragam informasi, menyusun, memberi masukan Soeharto sekaligus menyelesaikan dan menjalankan perintah Soeharto.
Karenanya Ali Moertopo bebas bertindak cepat karena berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Soeharto. “Ia bisa pergi ke semua pejabat tinggi karena mengatasnamakan Soeharto”.
Lalu dari mana pendanaan operasi intelijen Opsus?. Sebagian dana operasi Opsus, yakni baik di luar negeri maupun di dalam negeri berasal dari sumbangan para pengusaha. Di antaranya adalah Ibnu Sutowo yang memimpin Pertamina.
Baca Juga: Sejarah Penumpasan G30S PKI, Slogan PKI Berubah: We are Nowhere but Will be Everywhere!
Selain dari para pengusaha besar, untuk mendanai kegiatannya, Opsus juga mendirikan sejumlah perusahaan. Salah satu perusahaan bernama PT Garuda Mataram menjadi agen tunggal Volkswagen.
“Sebuah perusahaan yang dibentuk dari aset-aset rampasan periode Demokrasi Terpimpin”. Perusahaan lain yang dibentuk Opsus adalah bergerak di bidang bisnis unggas dan perakitan peralatan elektronik.
Melihat Opsus lebih prestisius dari Bakin, dan mulai muncul konflik kepentingan antar intel dalam Bakin, Panglima Pangkopkamtib Jenderal Soemitro mengambil sikap. Ia mengusulkan kepada Presiden Soeharto membubarkan Opsus dan Kopkamtib.
Baca Juga: Sejarah G30S PKI: Latar Belakang, Tujuan, dan Kronologinya
Dalihnya, organ intelijen itu dibentuk dalam situasi tidak normal. Sementara pasca Pemilu 1971 keadaan sudah normal, kehidupan politik sudah dapat dikendalikan dan bahaya sudah lewat.
Soemitro juga berpandangan Ali Moertopo sudah waktunya lepas dari Opsus agar Bakin selaku lembaga intelijen resmi bisa berfungsi sebagaimana mestinya.
Apa jawaban Soeharto? Presiden kedua RI itu menyatakan tidak setuju Opsus dan Kopkamtib dibubarkan. “Belum saatnya, jangan dulu,” kata Soeharto seperti dikutip dari Legenda Pasukan Komando Dari Kopassus Sampai Operasi Khusus.
(ams)
Lihat Juga :
